Skip to main content

Legislator PAN Jatim Desak Pemerintah BlackList dan Pidana Pengusaha Hitam


Mediabidik.com
- Perilaku pengusaha rente alias pengusaha hitam yang meraup keuntungan besar ditengah musibah Covid perlu segera di tindak tegas. Mereka telah  'menghisap darah' rakyat ditengah situasi yang serba kesulitan ini.

Anggota Fraksi PAN DPRD Jatim, Basuki Babussalam mengaku banyak mendapat laporan dari masyarakat terkait ulah Rente yang semakin hari semakin terang terangan. Bahkan tak jarang mereka masuk dalam program pemerintah dengan tujuan memperkaya diri.  "Mereka perlu di blacklist dari semua program pemerintah bahkan kalau terbukti melanggar pemerintah harus berani mempidanakan mereka," ujar Basuki, Jumat (20/8/2021).

Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur  melihat adanya penguasa rente yang menghisap darah rakyat di tengah pandemi. "Sejak pandemi muncul, mulai keributan soal masker, hand sanitaiser, sampai hari ini keributan soal tes swab pcr, semuanya membebani rakyat. pemerintah perlu melacak. Kalau ketahuan black list dan pidanakan. Tidak elok ada orang jumawa dalam tangis negeri yang begitu memilukan," tegas Basuki Babussalam. 

Kebijakan pemerintah dengan menggunakan anggaran yang bersumber dari uang rakyat, sudah begitu membebani kehidupan kebangsaan. Apalagi untuk fasilitas kesehatan dalam menangani pandemi hampir semua tanpa pajak. Tapi kemudian dimainkan dengan gelap hati oleh para pelaku usaha berhati hitam dengan mengeruk keuntungan tak terbatas dengan tidak melihat kepentingan negara dan masyarakat. 

"Pihak penegak hukum dan pemerintah tidak boleh lemah dikendalikan segelintir pengusaha hitam yang tidak punya hati. Kalau ada masyarakat yang punya informasi silahkan sampaikan ke Kami. Kita kawal dan lawan bersama sama," pungkas Basuki. 

Untuk langkah ke depan, Basuki bahkan mendorong semua instansi pemerintah dan rumah sakit negeri dan swasta, untuk tidak memberi ruang bagi pengusaha hitam yang sudah dzalim kepada masyarakat dan negara di masa pandemi ini. 

"Kita dorong pemerintah bergerak. Kita ajak rakyat juga membantu memberi informasi. Kalau ada pengusaha hitam yang ketahuan, kita dorong di black list tidak perlu lagi bekerjasama dengan pemerintah dan seluruh lembaga yang berhubungan dengan pemerintah. Kalau perlu kita akan dorong untuk dipidanakan segera," pungkasnya. (rofik)

Comments

Popular posts from this blog

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

40 Saksi Masuk Dalam Daftar Jaksa, Salah Satunya Anak Risma

SURABAYA (Mediabidik) - Sebanyak hampir 40 orang masuk dalam daftar saksi perkara amblesnya jalan Raya Gubeng, Kota Surabaya, Jawa Timur. Salah satu di antaranya ialah putra dari Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini alias Risma, Fuad Benardi. Jaksa Penuntut Umum tak menyebut dalam kapasitas sebagai apa Fuad insiden Gubeng ambles itu.  Para saksi itu tercantum dalam dua berkas terpisah. Berkas pertama terdiri dari tiga terdakwa dari PT Nusa Konstruksi Enjiniring (NKE) dan berkas kedua juga terdiri dari tiga terdakwa dari pihak pemilik proyek, PT Saputra Karya. "Yang (berkas terdakwa) NKE hampir 40 (saksi)," kata jaksa Rahmat Hari Basuki.  Para saksi itu kebanyakan dari pihak swasta yang digandeng PT Saputra Karya dalam pengerjaan proyek Gubeng Mixed Used Development, gedung pengembangan dari Rumah Sakit Siloam. Ada juga saksi dari pihak Pemerintah Kota Surabaya berkaitan dengan penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan atau IMB.  Sayang, Rahmat ogah menyebutkan nama