Legislator PAN Jatim Desak Pemerintah BlackList dan Pidana Pengusaha Hitam

Mediabidik.com - Perilaku pengusaha rente alias pengusaha hitam yang meraup keuntungan besar ditengah musibah Covid perlu segera di tindak tegas. Mereka telah  'menghisap darah' rakyat ditengah situasi yang serba kesulitan ini.

Anggota Fraksi PAN DPRD Jatim, Basuki Babussalam mengaku banyak mendapat laporan dari masyarakat terkait ulah Rente yang semakin hari semakin terang terangan. Bahkan tak jarang mereka masuk dalam program pemerintah dengan tujuan memperkaya diri.  "Mereka perlu di blacklist dari semua program pemerintah bahkan kalau terbukti melanggar pemerintah harus berani mempidanakan mereka," ujar Basuki, Jumat (20/8/2021).

Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur  melihat adanya penguasa rente yang menghisap darah rakyat di tengah pandemi. "Sejak pandemi muncul, mulai keributan soal masker, hand sanitaiser, sampai hari ini keributan soal tes swab pcr, semuanya membebani rakyat. pemerintah perlu melacak. Kalau ketahuan black list dan pidanakan. Tidak elok ada orang jumawa dalam tangis negeri yang begitu memilukan," tegas Basuki Babussalam. 

Kebijakan pemerintah dengan menggunakan anggaran yang bersumber dari uang rakyat, sudah begitu membebani kehidupan kebangsaan. Apalagi untuk fasilitas kesehatan dalam menangani pandemi hampir semua tanpa pajak. Tapi kemudian dimainkan dengan gelap hati oleh para pelaku usaha berhati hitam dengan mengeruk keuntungan tak terbatas dengan tidak melihat kepentingan negara dan masyarakat. 

"Pihak penegak hukum dan pemerintah tidak boleh lemah dikendalikan segelintir pengusaha hitam yang tidak punya hati. Kalau ada masyarakat yang punya informasi silahkan sampaikan ke Kami. Kita kawal dan lawan bersama sama," pungkas Basuki. 

Untuk langkah ke depan, Basuki bahkan mendorong semua instansi pemerintah dan rumah sakit negeri dan swasta, untuk tidak memberi ruang bagi pengusaha hitam yang sudah dzalim kepada masyarakat dan negara di masa pandemi ini. 

"Kita dorong pemerintah bergerak. Kita ajak rakyat juga membantu memberi informasi. Kalau ada pengusaha hitam yang ketahuan, kita dorong di black list tidak perlu lagi bekerjasama dengan pemerintah dan seluruh lembaga yang berhubungan dengan pemerintah. Kalau perlu kita akan dorong untuk dipidanakan segera," pungkasnya. (rofik)