Skip to main content

Ajakan "Move On" Gubernur Jatim Berdampak Multi Tafsir di Masyarakat


Mediabidik.com
- Move on yang dilontarkan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa beberapa waktu lalu, bisa memunculkan multi tafsir di masyarakat. Mengingat sampai saat ini perkembangan Covid- 19 di Jatim masih tinggi. Serta Ekonomi masyarakat Jatim yang saat ini juga semakin terpuruk.

"Move on yang dimaksud Gubernur ini bisa memunculkan multi tafsir. Ingat masyarakat kita pendidikannya juga beragam," ujar Hidayat wakil ketua DPD Partai Gerindra Jatim dalam diskusi kamisan yang digelar DPD Partai Gerindra secara daring dengan tema "Gubernur Jatim ajak Move On dari Covid- 19, Tepatkah?", Kamis (12/8/21).

Menurut Hidayat, dalam diskusi yang juga menghadirkan pembicara Presiden Laskar Sholawat yang juga bendahara DPD Partai Gerindra Jatim Muhammad Fawait dan Lia Istifhama Istif (Ning Lia), move on yang dimaksud Gubernur Khofifah ini bisa diartikan Gubernur lempar handuk terkiat penanganan Covid- 19 di Jatim.

"Angka Covid masih tinggi, bahkan secara nasional angka kematian akibat Covid di Jatim tinggi secara Nasional. Belum lagi ekonomi masyarakat masih terpuruk. Lha ini kok ngomong Move On. Maksudnya apa? Move On nyerah tangani covid atau apa?, ungkap Hidayat.

Kata pria yang juga Ketua Komisi C DPRD Jatim, dari sisi ekonomi akibat pandemi covid ini, banyak masyarakat yang perekonomiannya terpuruk. Pengangguran juga semakin bertambah akibat banyaknya usaha yang tutup dan gulung tikar.

"Sektor UMKM yang seharusnya bisa menjadi penopang ekonomi Jatim, juga banyak yang gulung tikar. UMKM banyak yang menjerit akibat pandemi yang sudah berjalan hampir 2 tahun ini," ujarnya.

Belum lagi lanjutnya relaksasi pinjaman lunak dari perbankan yang didengungkan baik bank nasional maupun bank lokal seperti Bank Jatim dan UMKM Jatim, juga banyak tidak menyentuh UMKM karena sosialisai yang kurang.

"Dengan kondisi semacam itu. Cukup rawan pernyataan Gubernur yang mengajak move on. Pernyataan yang tidak tepat di katakan dalam kondisi saat ini. Kuatir saya masyarakat akan menilai Gubernur nyerah dengan kondisi saat ini. Ini kan bahaya," jelasnya.

"Dalam hampir dua tahun ini kita alami tantangan yang luar biasa. Program vaksinasi untuk menuju herd imunity harus kita realiasikan. Maka pemimpin Jatim tidak boleh menggunakan bahasa yang bisa disalah pahami, akan sangat beresiko untuk masyarakat," lanjut pria Mojokerto ini

Sementara itu presiden Laskar Sholawat Jatim yang juga bendahara DPD Partai Gerindra Jatim Muhammad Fawait menyatakan pernyataan move on Gubernur Khofifah Indar Parawansa harus diiringi dengan membangkitkan perekonomian masyarakat.

Program program yang merangsang perekonomian masyarakat harus di lakukan. Termasuk membangkitkan kembali UMKM yang ada di Jatim yang kondisinya saat ini juga alami peterpurukan.

"Ingat kodisi pandemi saat ini pemerintah yang bisa diandalkan untuk membangkitkan kembali perekonomian. Saat ini yang bisa diandalkan anggaran yang dimiliki pemerintah. Di Jatim maka anggaran di APBD Jatim yang bisa digunakan untuk membangkitkan perekonomian masyarakat dan UMKM," ujarnya.

Selain itu kata pria yang akrab dipanggil Gus Mufa, yang tidak kalah penting, keberadaan pesantren di Jatim yang seolah dilupakan oleh Gubernur dalam pandemi covid.

Padahal lanjut Gus Mufa bila pesantren di libatkan maka juga akan menghidupkan perekonomian masyarakat. Pasalnya di sekitar pesantran banyak usaha-usaha masyarakat yang itu bisa dikembangkan dan di maksimalkan untuk membangkitkan kembali ekonomi masyarakat.

"Karena itu kalau Gubernur mengatakan Move on, maka yang harus dilakukan bagimana bisa membangkitkan kembali perekonomian masyarakat. Bagaimana Gubernur membangkitkan kembali UMKM yang terpuruk, serta bagaimana melibatkan pesantren dalam membangkitkan perekonomian masyarakat," pungkasnya. (rofik)

Comments

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni