Skip to main content

Ajakan "Move On" Gubernur Jatim Berdampak Multi Tafsir di Masyarakat


Mediabidik.com
- Move on yang dilontarkan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa beberapa waktu lalu, bisa memunculkan multi tafsir di masyarakat. Mengingat sampai saat ini perkembangan Covid- 19 di Jatim masih tinggi. Serta Ekonomi masyarakat Jatim yang saat ini juga semakin terpuruk.

"Move on yang dimaksud Gubernur ini bisa memunculkan multi tafsir. Ingat masyarakat kita pendidikannya juga beragam," ujar Hidayat wakil ketua DPD Partai Gerindra Jatim dalam diskusi kamisan yang digelar DPD Partai Gerindra secara daring dengan tema "Gubernur Jatim ajak Move On dari Covid- 19, Tepatkah?", Kamis (12/8/21).

Menurut Hidayat, dalam diskusi yang juga menghadirkan pembicara Presiden Laskar Sholawat yang juga bendahara DPD Partai Gerindra Jatim Muhammad Fawait dan Lia Istifhama Istif (Ning Lia), move on yang dimaksud Gubernur Khofifah ini bisa diartikan Gubernur lempar handuk terkiat penanganan Covid- 19 di Jatim.

"Angka Covid masih tinggi, bahkan secara nasional angka kematian akibat Covid di Jatim tinggi secara Nasional. Belum lagi ekonomi masyarakat masih terpuruk. Lha ini kok ngomong Move On. Maksudnya apa? Move On nyerah tangani covid atau apa?, ungkap Hidayat.

Kata pria yang juga Ketua Komisi C DPRD Jatim, dari sisi ekonomi akibat pandemi covid ini, banyak masyarakat yang perekonomiannya terpuruk. Pengangguran juga semakin bertambah akibat banyaknya usaha yang tutup dan gulung tikar.

"Sektor UMKM yang seharusnya bisa menjadi penopang ekonomi Jatim, juga banyak yang gulung tikar. UMKM banyak yang menjerit akibat pandemi yang sudah berjalan hampir 2 tahun ini," ujarnya.

Belum lagi lanjutnya relaksasi pinjaman lunak dari perbankan yang didengungkan baik bank nasional maupun bank lokal seperti Bank Jatim dan UMKM Jatim, juga banyak tidak menyentuh UMKM karena sosialisai yang kurang.

"Dengan kondisi semacam itu. Cukup rawan pernyataan Gubernur yang mengajak move on. Pernyataan yang tidak tepat di katakan dalam kondisi saat ini. Kuatir saya masyarakat akan menilai Gubernur nyerah dengan kondisi saat ini. Ini kan bahaya," jelasnya.

"Dalam hampir dua tahun ini kita alami tantangan yang luar biasa. Program vaksinasi untuk menuju herd imunity harus kita realiasikan. Maka pemimpin Jatim tidak boleh menggunakan bahasa yang bisa disalah pahami, akan sangat beresiko untuk masyarakat," lanjut pria Mojokerto ini

Sementara itu presiden Laskar Sholawat Jatim yang juga bendahara DPD Partai Gerindra Jatim Muhammad Fawait menyatakan pernyataan move on Gubernur Khofifah Indar Parawansa harus diiringi dengan membangkitkan perekonomian masyarakat.

Program program yang merangsang perekonomian masyarakat harus di lakukan. Termasuk membangkitkan kembali UMKM yang ada di Jatim yang kondisinya saat ini juga alami peterpurukan.

"Ingat kodisi pandemi saat ini pemerintah yang bisa diandalkan untuk membangkitkan kembali perekonomian. Saat ini yang bisa diandalkan anggaran yang dimiliki pemerintah. Di Jatim maka anggaran di APBD Jatim yang bisa digunakan untuk membangkitkan perekonomian masyarakat dan UMKM," ujarnya.

Selain itu kata pria yang akrab dipanggil Gus Mufa, yang tidak kalah penting, keberadaan pesantren di Jatim yang seolah dilupakan oleh Gubernur dalam pandemi covid.

Padahal lanjut Gus Mufa bila pesantren di libatkan maka juga akan menghidupkan perekonomian masyarakat. Pasalnya di sekitar pesantran banyak usaha-usaha masyarakat yang itu bisa dikembangkan dan di maksimalkan untuk membangkitkan kembali ekonomi masyarakat.

"Karena itu kalau Gubernur mengatakan Move on, maka yang harus dilakukan bagimana bisa membangkitkan kembali perekonomian masyarakat. Bagaimana Gubernur membangkitkan kembali UMKM yang terpuruk, serta bagaimana melibatkan pesantren dalam membangkitkan perekonomian masyarakat," pungkasnya. (rofik)

Comments

Popular posts from this blog

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

40 Saksi Masuk Dalam Daftar Jaksa, Salah Satunya Anak Risma

SURABAYA (Mediabidik) - Sebanyak hampir 40 orang masuk dalam daftar saksi perkara amblesnya jalan Raya Gubeng, Kota Surabaya, Jawa Timur. Salah satu di antaranya ialah putra dari Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini alias Risma, Fuad Benardi. Jaksa Penuntut Umum tak menyebut dalam kapasitas sebagai apa Fuad insiden Gubeng ambles itu.  Para saksi itu tercantum dalam dua berkas terpisah. Berkas pertama terdiri dari tiga terdakwa dari PT Nusa Konstruksi Enjiniring (NKE) dan berkas kedua juga terdiri dari tiga terdakwa dari pihak pemilik proyek, PT Saputra Karya. "Yang (berkas terdakwa) NKE hampir 40 (saksi)," kata jaksa Rahmat Hari Basuki.  Para saksi itu kebanyakan dari pihak swasta yang digandeng PT Saputra Karya dalam pengerjaan proyek Gubeng Mixed Used Development, gedung pengembangan dari Rumah Sakit Siloam. Ada juga saksi dari pihak Pemerintah Kota Surabaya berkaitan dengan penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan atau IMB.  Sayang, Rahmat ogah menyebutkan nama