Skip to main content

Malang Banjir Pasien Covid-19 Luar Daerah, Politisi Demokrat Desak Pemda di Jatim Buat RS Sendiri


Mediabidik.com
- Legislator Demokrat Jatim Agusdono Wibawanto berharap pemda di Jatim segera mendirikan rumah sakit rujukan agar pasien covid-19 yang  ada di wilayahnya masing-masing untuk tidak mengirimkan pasien covid-19 ke rumah sakit di Malang.

"Malang saat ini krisis rumah sakit untuk penanganan covid-19 dimana hampir mayoritas pasien dari luar daerah. Begitu juga di Surabaya. Pemda di Jatim harus tanggap hal ini," ungkapnya, Rabu (4/8/2021).

Pria asal Malang ini mengatakan total jumlah tempat tidur untuk pasien Covid-19 di rumah sakit rujukan di kota Malang sebanyak 1.007. Sementara, warga Kota Malang yang menempati tempat tidur itu hanya 300 orang

"Data dari Pemkot Malang diketahui kalau untuk warga kota Malang masih di bawah angka 50 persen. Jumlah BOR (tempat tidur pasien Covid-19) kami itu 1.007. Warga Kota Malang yang di rumah sakit itu jumlahnya 300. Berarti kan di bawah angka 50 persen," jelasnya.

Pria yang bergelar doktor ini mengungkapkan oleh sebab itu, pihaknya berharap masing-masing Pemda di Jatim secepatnya untuk mendirikan rumah sakit rujukan untuk penanganan covid-19 di wilayahnya masing-masing.

"Tentunya di masing-masing daerah ada pos anggaran untuk penanganan covid-19. Tentunya dengan anggaran tersebut mereka bisa memanfaatkannya untuk pendirian rumah sakit ditempatnya dengan sarana dan prasarana standart pelayanan covid-19. Tidak harus membawa pasien covid-19 ke Malang," tandasnya.

Sekedar diketahui  sebelumnya ada empat daerah mendapat perhatian khusus dari pemerintah pusat karena tingginya jumlah kasus terkonfirmasi positif Covid-19, dan kematian.
Keempat daerah tersebut meliputi Bali, Malang Raya, DIY, dan Solo Raya. (rofik)

Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni