Skip to main content

Malang Banjir Pasien Covid-19 Luar Daerah, Politisi Demokrat Desak Pemda di Jatim Buat RS Sendiri


Mediabidik.com
- Legislator Demokrat Jatim Agusdono Wibawanto berharap pemda di Jatim segera mendirikan rumah sakit rujukan agar pasien covid-19 yang  ada di wilayahnya masing-masing untuk tidak mengirimkan pasien covid-19 ke rumah sakit di Malang.

"Malang saat ini krisis rumah sakit untuk penanganan covid-19 dimana hampir mayoritas pasien dari luar daerah. Begitu juga di Surabaya. Pemda di Jatim harus tanggap hal ini," ungkapnya, Rabu (4/8/2021).

Pria asal Malang ini mengatakan total jumlah tempat tidur untuk pasien Covid-19 di rumah sakit rujukan di kota Malang sebanyak 1.007. Sementara, warga Kota Malang yang menempati tempat tidur itu hanya 300 orang

"Data dari Pemkot Malang diketahui kalau untuk warga kota Malang masih di bawah angka 50 persen. Jumlah BOR (tempat tidur pasien Covid-19) kami itu 1.007. Warga Kota Malang yang di rumah sakit itu jumlahnya 300. Berarti kan di bawah angka 50 persen," jelasnya.

Pria yang bergelar doktor ini mengungkapkan oleh sebab itu, pihaknya berharap masing-masing Pemda di Jatim secepatnya untuk mendirikan rumah sakit rujukan untuk penanganan covid-19 di wilayahnya masing-masing.

"Tentunya di masing-masing daerah ada pos anggaran untuk penanganan covid-19. Tentunya dengan anggaran tersebut mereka bisa memanfaatkannya untuk pendirian rumah sakit ditempatnya dengan sarana dan prasarana standart pelayanan covid-19. Tidak harus membawa pasien covid-19 ke Malang," tandasnya.

Sekedar diketahui  sebelumnya ada empat daerah mendapat perhatian khusus dari pemerintah pusat karena tingginya jumlah kasus terkonfirmasi positif Covid-19, dan kematian.
Keempat daerah tersebut meliputi Bali, Malang Raya, DIY, dan Solo Raya. (rofik)

Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni...