Skip to main content

Sapa Warga Sambil Gowes, Hidayat : Banyak Warga Miskin yang Belum Dapat BLT dan BPNT


Mediabidik.com
- Bantuan Pemerintah untuk warga tidak mampu ternyata belum merata di rasakan oleh masyarakat. Baik itu Bantuan Langsung Tunai (BLT) maupun Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) oleh pemerintah.

Seperti yang dirasakan masyarakat di kota dan kabupaten Mojokerto. Ternyata masih banyak masyarakat tidak mampu yang belum mendapatkan bantuan tersebut.

Hal ini tampak dari temuan yang didapatkan oleh Wakil Ketua DPD Partai Gerindra Jatim Hidayat, ketika melakukam gowes keliling Mojokerto guna menyapa warga dan sarapan bareng warga, Sabtu (21/08/21).

Menurut Hidayat, dari ngobrol dengan masyarakat, masih ada warga kota dan kabupaten Mojokerto tidak mampu yang belum mendapatkan bantuan pangan non tunai (BPNT) serta bantuan produktif usaha mikro (BPUM) untuk UMKM yang terpuruk di Mojokerto.

"Ini khan sangat sangat membebani mereka yang seharusnya mendapat sentuhan dari Pemerintah. Padahal pandemi hari ini masih sangat berdampak secara ekonomi bagi masyarakat tidak mampu," ujarnya.

Dengan kondisi semacam itu kata pria yang juga Ketua Komisi C DPRD Jatim ini, meminta kepada pemerintah khususnya dinas sosial untuk menyisir kembali keluarga penerima manfaat (KPM) dan selalu update data di tingkat kelurahan/desa.

"Update data harus dilakukan dari waktu kewaktu, pelibatan kepala desa, RW dan RT juga harus dilakukan untuk pendataan. Akibat data yang tidak update, akhirnya banyak warga tidak mampu yang seharusnya berhak mendapatkan ternyata tidak dapat. Ini khan seharusnya tidak dibenarkan," jelasnya.

Sementara itu dalam kegiatan gowes dan sarapan dengan warga yang dilakukan tadi, Hidayat juga memberikan bantuan sembako kepada masyarakat yang tidak mampu.

Kata pria Mojokerto, kondisi saat ini marilah kita saling gotong royong membantu mereka yang tidak mampu. Gotong royong yang menjadi dasar kehidupan bangsa ini harus ditumbuhkan lagi.

"Pringatan HUT kemerdekaan RI ke 76 ini, Partai Gerindra mendorong kepada elemen masyarakat untuk saling bergotong royong membantu masyarakat yang terdampak," pungkasnya. (rofik)

Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63