Skip to main content

Walau Unggul di Survei, Tim Paslon 1 Tetap Waspada

SURABAYA (Mediabidik) - Unggul dalam elektabilitas, tidak membuat tim Khofifah-Emil bersantai. Malah sebaliknya, tim pasangan nomor urut 1 ini kian waspada terhadap upaya-upaya pembunuhan karakter yang menghalalkan segala cara.

Sekretaris tim pemenangan Khofifah-Emil, Renville Antonio mengatakan, hasil survei ini semakin menyakinkan bahwa semakin hari terus meningkat. Itu menjadi tren positif baginya. Sedangkan pasangan calon lain semakin hari semakin menurun.

"Ini sudah baik. Waktu kita masih 63 hari lagi," kata Renville, usai menghadiri rilis hasil survei Surabaya Survey Center (SSC) di Hotel Yello Surabaya, Jumat (27/4).

Kendati unggul, tampaknya politisi Partai Demokrat tersebut tak mau lengah. Percepatan-percepatan terus dilakukan guna menguatkan suara pasangan calon yang didukung partainya. Diakuinya, yang menjadi fokus pihaknya saat ini adalah masalah keamanan.

"Kami sudah banyak jaringan membentuk sendiri para relawan pasukan pengawal suara. Pasukan pengamanan TPS (tempat pemungutan suara). Mereka membentuk karena merasa semakin hari dukungan ke Khofifah-Emil semakin tinggi. Tapi mereka khawatir nanti pada hari H ada hal yang kurang baik dimiliki. Kami akan fokus di situ juga," sebut politisi yang duduk sebagai anggota DPRD Jatim Ini.

Hingga sekarang, Renville menilai ada manuver yang kurang baik. Terlihat usaha dengan segala cara untuk menjatuhkan pasangan calon nomor urut satu. "Seharusnya tidak sedemikian rupa. Dengan data yang mungkin tidak benar. Oleh karena itu sekarang kita mulai fokus untuk menjaga manuver di kemudian hari," tuturnya.

Perlu diketahui, di Lamongan ada manuver yang tidak benar terkait keterlibatan pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) bernisial LM. Khotamin melaporkan LM ke Panwaslu Lamongan atas dugaan melakukan pambagian stiker salah satu pasangan calon Pilgub Jatim kepada warga di sela pencairan PKH.

Padahal, setelah dilakukan pemeriksaan hal itu tidak benar. "Jadi hasil temuan sementara, yang dilaporkan itu ternyata seorang ketua kelompok penerima PKH dan bukan seorang pendamping," terang Ketua Panwaslu Lamongan, Toni Wijaya, Kamis (26/4).

Meski demikian, lanjut Toni, pihaknya masih tetap mengusut dan menindaklanjuti laporan dengan tetap meminta klarifikasi ke sejumlah pihak terkait. Selain pelapor, Panwaslu juga akan meminta keterangan dari pendamping PKH dari Desa Kendalkemlagi. "Permintaan klarifikasi ini akan terus kami lakukan hingga Sabtu depan," katanya.

Koordinator Pendamping PKH Kecamatan Karanggeneng, Kholis Fahmi juga memberikan temuan lain terkait pembagi stiker pasangan calon (paslon) Pilgub Jatim. Menurutnya, setelah ditelusuri yang membagi ternyata bukan LM melainkan KMT. "Bukan LM yang membagi, tapi KMT," katanya.

Menurut Kholis, kalau LM bukan pendamping PKH dan tidak tercatat sebagai penerima manfaat. Tapi dia mewakili kakaknya penerima PKH. "Kakaknya sedang merantau dan anak kakaknya ikut LM," tuturnya.

Sedangkan KMT, tercatat warga Desa Kendalkemlagi penerima manfaat tapi bukan pendamping PKH. Dengan demikian, antara yang dilaporkan dan membagi stiker merupakan orang yang berbeda. (RoHa)

Comments

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni