Skip to main content

DPC PDI P Surabaya Kukuhkan 200 Tentara Partai

SURABAYA (Mediabidik) - Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Perjuangan Indonesia (DPC PDI Perjuangan) Kota Surabaya mengukuhkan tentara partai. Sedikitnya 200 orang yang diambil dari para kader militan tersebut akan disebar sekaligus menjadi komandan bagi saksi di wilayah kelurahannya di lima daerah pemilihan (Dapil).

Pengukuhan tentara partai tersebut ditandai dengan digelarnya Training of Trainer (TOT) Saksi Badan Saksi Pemilu Nasional (BSPN) DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya, di Hall 1 Kampus STIESIA Surabaya, Sabtu (14/4/2018). "Menuju tentara partai yang jujur, cerdas, disiplin dalam berpikir dan bertindak" adalah tema TOT.

Ketua DPC PDIP Kota Surabaya, Whisnu Sakti Buana, mengatakan TOT ini merupakan agenda partai. "TOT ini tidak untuk kepentingan pemilu, pilkada semata. Tentara partai ini menjadi delegasi partai untuk door
to door, siap digerakan sewaktu-waktu, menjadi ujung tombak di tingkat bawah," kata Whisnu.

Menurutnya, BSPN merupakan badan penting untuk keberlangsungan partai. Dulu saksi untuk event lima tahunan dalam rangka pilpres, pilgub dan pemilu legislatif. Direkrut baru mendekati event tersebut. Sehingga pernah ada pengalaman hilangnya saksi alias dibajak partai lain dan baru diketahui saat dua minggu jelang hari H coblosan.

Kini saksi merupakan tentara partai. "Kenapa dibentuk badan saksi nasional? Ini bukan untuk dum-dum (bagi-bagi) rezeki lima tahunan. Tidak begitu. Ke depan kita bicara saksi merupakan tentara partai, pasukan partai," tandas Whisnu yang juga putra mendiang tokoh PDI Perjuangan kawakkan, Soetjipto.

Namanya tentara, kata Whisnu, harus siap setiap saat. Kapan pun dibutuhkan partai harus siap. Untuk itu Whisnu mengajak saksi menjadi bagian pembentukan kader militan. Tentara partai ini menjadi komandan
pleton di kelurahannya.

Whisnu yang juga wakil wali kota ini menandaskan rekruitmen saksi tidak sebatas satu orang untuk tiap tempat pemungutan suara (TPS), melainkan tiga orang per TPS. Saksi tidak sebatas datang pagi, duduk, mengamati proses pemilihan suara, mengawasi proses penghitungan, dan memberikan laporan.

"Tapi saksi yang jelas hari H pencoblosan harus paham betul siapa yang jadi pendukung, siapa yang terdaftar di Daftar Pemilih Tetap. Ini penting karena lawan berpotensi melakukan kecurangan secara sistematis. Pemilu ajang perang, jangan sampai dicurangi. Antisipasi model kecurangan seperti apapun," pesan WS, sapaan Whisnu.

Pemilu tahun 2019, menurut Whisnu, akan lebih rumit karena ada lima surat suara yang diterima pemilih. Surat suara untuk pemilihan anggota legislatif kota/kabupaten, provinsi, DPR RI, DPD RI dan presiden. Waktu penghitungan surat suara yang diperlukan lebih lama. Tiap kotak suara bisa memakan waktu tiga jam. "Tunjukan PDI Perjuangan Surabaya barometer nasional," pesan Whisnu lagi.

Sementara itu, Kepala Badan Saksi Pemilu Nasional (BSPN) DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya, Sukadar, menambahkan,saksi merupakan tentara partai yang akan ditugaskan di masing-masing wilayah. "TOT ini dalam rangka menciptakan tentara partai di tingkat TPS, PPS dan PPK. Dalam hal ini untuk mengawal proses pemilu," kata Sukadar.

Tentara partai tersebut bersifat Ad Hoc, tetap atau permanen. "Dipersiapkan mengawal pilgub Jatim untuk kemenangan pasangan Saifullah Yusuf-Puti Guntur Soekarno, pemilu 2019, mengawal upaya menjadikan Joko Widodo sebagai presiden untuk periode kedua. Dan akan mengawal Pak Whisnu (Whisnu Sakti Buana) sebagai wali kota Surabaya,"pungkas Sukadar.

Sekadar diketahui, selama TOT ada banyak materi pelatihan disampaikan. Termasuk kader yang sebelumnya pernah menjadi saksi didaulat untuk
testimoni pengalaman. Selain itu mereka juga diminta menyusun strategi menjadi tentara partai di masing-masing dapil, apa saja perlengkapan yang harus dibawa dan persiapan lain. Strategi dipaparkan bergiliran untuk dievaluasi dan baru  diberi materi dari BSPN. (pan)

Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63