Skip to main content

Komisi B Desak Pemkot Segera Laksanakan Rekrutmen Direksi PDPS

SURABAYA (Mediabidik) - Komisi B kini tengah memantau persoalan rekrutmen jajaran direksi Perusahaan Daerah Pasar Surya (PDPS) yang harus segera digelar oleh Pemkot dan dewan Pengawas (Dewas) PDPS.

Menurut Mazlan, banyak persoalan di internal PDPS mulai dari financial sampai persoalan hukum yang menjerat mantan direksi. 

"Penunjukan Plh direksi itu, hak prerogatif Walikota. Sifatnya juga sementara. Makanya yang kami kejar tahapan rekrutmen agar segera dilaksanakan," ungkapnya, Rabu (18/4).

Ia mengaku sudah berkoordinasi dengan Asisten II Sekkota dan Bagian Perekonomian untuk segera menggelar tahapan rekrutmen direksi PDPS. Mengingat anggarannya sudah tersedia didalam APBD 2018.

"Minta segera dibentuk Pansel (Panitia seleksi). Kita alokasi Rp. 500 juta untuk rekrutmen, tak bisa ditunda terlalu lama," tandasnya.

Kekosongan Direksi PDPS ini dianggap sangat berpengaruh terhadap kinerja BUMD milik Pemkot Surabaya ini. Menurut Mazlan, Dewas PDPS harus mundur jika tak bisa menjalankan tugasnya.

"Lebih cepat akan lebih baik untuk menemukan figur direksi yang ideal. Sebab kekosongan 3 jabatan direksi PDPS sangat berpengaruh pada kinerja," ungkap Mazlan.

Sementara Edi Rahmat Sekertaris Komisi B Surabaya mengungkapkan, tugas para direksi, terutama Direktur Utama (Dirut) PDPS memang cukup berat, yakni mampu mengurai persoalan hukum yang kini tengah menimpa internal perusahaan, revitalisasi pasar, mengelola aset pasar hingga bisa menopang finansial perusahaan dan membuat nyaman pedagang untuk bersaing. 

"Sudah 2 kali tes rekrutmen, tapi gagal semua. Pemimpin PDPS itu benar-benar dibutuhkan figur yang kapatabel untuk menyelesaikan persoalan," kata Edy.(pan)

Comments

Popular posts from this blog

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Oknum Staf Kecamatan Dukuh Pakis Pungli KTP, KK dan Akte Kelahiran Rp 8.2 Juta

SURABAYA (Mediabidik) – Mahalnya biaya untuk pengurusan KTP, KK dan Akte Kelahiran, itulah yang terjadi di kecamatan Dukuh Pakis Surabaya yang dialami oleh Sri Wulansari warga asal Kediri. Hanya ingin pindah tempat menjadi warga Surabaya dia harus mengeluarkan biaya Rp 8.2 juta kepada oknum staf kecamatan Dukuh Pakis yang bernama Sugeng, hanya menulis nama, alamat, tempat tanggal lahir dan nama orang tua di kertas kosong dia sudah mendapatkan KTP dan KSK Surabaya tanpa harus membawa surat pindah tempat dari Dispenduk Capil Kediri. Hal itu disampaikan Andi kerabat dari Sri Wulandari saat ditemui di kantor Humas pemkot Surabaya, Selasa (5/12) mengatakan, hanya dengan menyerahkan nama, tempat tanggal lahir dan orang tua sudah dapat KTP dan KSK Surabaya. "Untuk data cabut bendel dari Dispenduk capil dari Kediri tidak perlu, cukup hanya mengisi data nama, tempat tanggal lahir dan nama orang tua, janjinya seminggu jadi, ternyata sebulan lebih baru jadi. Untuk pembua