Skip to main content

DPRD Jatim Desak Manajemen PT PWU Jatim Bertanggungjawab

SURABAYA (Mediabidik) -  DPRD Jatim tampaknya gerah juga terkait kegagalan PT Panca Wira Usaha (PWU) Jatim dalam mengembangkan bisnisnya di sector pembangunan jalan tol di wilayah Legundi-Bunder-Manyar.

Pasalnya, tak hanya satu kali ini saja PT PWU Jatim gagal dalam mengembangkan usahanya disektor bisnis aslinya dibidang property. Sebelum melangkah ke pembangunan jalan tol, BUMD milik Pemprov Jatim tersebut juga mengembangkan usahanya dengan pembangunan apartemen Frontage yang pembangunannya juga dinilai bermasalah.

Anggota Komisi C Sahat Tua Simanjuntak mengatakan pihaknya akan minta pertanggungjawaban manajemen PT PWU Jatim yang gagal mengembangkan bisnis usahanya disektor lain."Seharusnya ada bisnis plant sebelum melakukan investasi disektor lain. Saya kira mereka tak konsisten dengan bidang usahanya,"ungkapnnya di DPRD Jatim, Kamis (12/4).

Sahat Tua Simanjuntak mengatakan tak hanya itu, pihak PT PWU Jatim juga tak pernah terbuka dengan DPRD Jatim  terlebih dengan Komisi C DPRD Jatim selaku mitra pengambil kebijakan. " Seharusnya kami diberitahu bisnis plan nya. Bukan setelah ada masalah baru minta dukungan DPRD Jatim. Manajemen PT PWU Jatim harusnya mengedepankan Prudential invest principel (Asas kehati-hatian dalam berinvestasi),"sambung pria asli Surabaya ini.

Sahat juga keberatan adanya statemen dirut PT PWU Jatim Basanto Yudoyoko yang menyebut adanya keterlibatan secara tak langsung gubernur Jatim Soekarwo dalam mengambil keputusan untuk pengembangan usaha di sector jalan tol.

" Saya tak percaya gubernur minta agar PT PWU Jatim berinvestasi di sektor jalan tol. Jangan pakai-pakai nama gubernur untuk menutupi kesalahan. Gubernur terlepas dari keputusan manajemen untuk melakukan investasi di jalan tol,"jelasnya.

Sahat bahkan dengan nada tinggi minta agar manajemen PT PWU Jatim bertanggungjawab atas kegagalan proyek yang pengembangan usaha yang dilakukan manajemen. " Dalam pembangunan jalan tol sudah ditanam investasi awal senilai Rp 2 T. Walaupun asset dan keuangan PT PWU Jatim asset Pemprov yang dipisahkan sesuai UU PT, namun kami minta pertanggungjawaban dari manajemen,"jelasnya.

Sahat mengingatkan manajemen PT PWU Jatim untuk tak seenaknya melakukan investasi diluar bisnis utamanya."Target Penerimaan PAD yang ditetapkan tiap tahun selalu ditingkatkan, dan PT PWU Jatim selalu minta di turunkan target penyetoran PAD  dengan alasan ekonomi dan lain-lain. Lha sekarang justru melakukan investasi yang PAD nya kembali butuh jangka panjang. Mereka tak konsisten dalam mengelola bisnisnya,"tandasnya dengan geram.

Seperti diberitakan sebelumnya, PT Panca Wira Usaha (PWU) Jatim tampaknya salah strategi dalam pengembangan usaha disektor pembangunan jalan tol. Pasalnya, rencana investasi dengan menggandeng PT Waskita Karya untuk membangun tol Legundi-Bunder- Manyar membengkak dari anggaran Rp 8 Triliun menjadi Rp 12, 7 Triliun.

" Pembengkakan tersebut disebabkan karena kami juga diminta oleh Kementerian melalui PT Waskita Karya untuk berinvestasi juga di pembangunan Tol di Sumatera. Tentunya bagi kami ini memberatkan dan tidak menguntungkan bagi bisnis PT PWU Jatim, "ungkap Dirut PT PWU Jatim Basanto Yudoyoko saat ditemui di Surabaya, Kamis (12/4).

Basanto mengatakan saat ini pihaknya sedang meminta dukungan kepada pihak DPRD Jatim untuk menempuh berbagai hal termasuk lewat jalan hukum agar bisa terlepas perjanjian pembangunan tol di Sumatera tersebut.(RoHa)

Comments

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni