Skip to main content

Inginkan Pembaruan OPD, Risma Rotasi 81 Pejabat Pemkot Surabaya

SURABAYA (Mediabidik) - Sebanyak 81 pejabat dilantik langsung oleh Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini di Balai Kota Surabaya, Jum'at (06/04/2018). Hadir dalam pelantikan tersebut diantaranya, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Surabaya Hendro Gunawan, asisten wali kota dan jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkot Surabaya.

Dari 81 pejabat yang dirotasi, rinciannya berdasarkan eselon II B sebanyak 9 orang setara dengan Kepala Dinas. Sedangkan 72 lainnya terdiri dari Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, camat, sekretaris kecamatan, lurah, dan sekretaris kelurahan.

Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini dalam sambutannya menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, rotasi pejabat ini dilakukan di lingkungan Pemkot Surabaya dalam rangka kebutuhan organisasi yang harus diperbaharui. Sebab menurutnya, semakin lama permasalahan kota ini semakin tinggi dan berat.

"Banyak sekali perhatian dunia kepada Kota Surabaya. Karena itu, kita memang harus bekerja keras. Saya tahu ini tidak mudah, tapi itulah yang terjadi di Kota Surabaya," kata wali kota Risma, dihadapan puluhan pejabat yang baru saja dilantik.

Dalam kesempatan ini, Wali kota perempuan pertama di Surabaya ini juga mengingatkan kepada para pejabat yang baru saja dilantik, agar untuk terus bisa saling bersinergi baik satu dengan yang lain dan terus berbuat baik kepada siapapun. Khususnya kepada orang-orang yang membutuhkan uluran tangan.

"Karena itu, kita butuh orang lain untuk bagaimana kita bisa saling bersinergi," tutur wali Kota kelahiran Kediri ini.

Menurut Wali Kota Risma, percepatan pertumbuhan pembangunan di Kota Surabaya disebabkan oleh beberapa faktor. Utamanya yakni karena adanya faktor sinergi satu sama lain. Maka dari itu, wali kota sarat akan prestasi tersebut berpesan kepada para pejabat yang baru saja dilantik, agar mereka bisa saling bersinergi untuk mewujudkan Kota Surabaya menjadi lebih baik. 

"Mari kita bersinergi untuk membangun Surabaya yang lebih baik lagi," sambungnya.

Disampaikannya, bahwa rotasi-mutasi pejabat ini dilakukan juga karena adanya beberapa organisasi yang diminta dibatalkan oleh provinsi. Dengan adanya sekolah SMA dan SMK diambil alih oleh provinsi, maka dari itu dirinya melakukan rotasi pejabat tersebut.

"Saya berharap mari kita bergotong royong, bersinergi bersama-sama untuk Surabaya lebih baik lagi," tandasnya. (pan)

Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63