Skip to main content

Pakde Karwo Beri Sangsi Teguran Dua ASN Tak Netral

SURABAYA (Mediabidik) - Dugaan adanya dua ASN (aparatur sipil negara) yang diindikasi tidak netral, dengan beredarnya foto pejabat Pemprov Jatim yang mengacungkan salam dua jari, sekaligus adanya komentar dari akun @setiajit1961 yang diketahui milik Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jawa Timur, yang juga Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Jombang, Yang ikut memberikan komentar pada foto tersebut, dengan tulisan "Toooop menang mutlak," tulisnya di kolom komentar.

Gubernur Jatim Soekarwo menuturkan pihaknya sudah meminta kepada kedua ASN itu untuk memberikan surat pernyataan atau penjelasan atas apa yang di lakukan, Fattah Jasin yang ada dalam foto sudah memberikan penjelasan yakni saat itu posisi ada di guru spiritualnya dan diajak foto, sebagai wujud penghormatan Fattah mengikuti apa yang menjadi ajakan gurunya tapi hanya sebatas pada posisi itu sebagai penghormatan Fattah kepada gurunya, jika tidak melakukan sangat tidak pantas.  

"Fattah tetap konsisten atas netralitasnya, dan saat itu terbawa suasana, sehingga harus mengikuti, selain itu juga ada pak imam utomo juga, jadi Fattah harus mengikuti suasana yang ada, tapi dengan tegas Fattah menyampaikan tetap konsisten menjaga netralitasnya,"ungkap Gubernur yang akrab dipanggil Pakde Karwo ini.

Gubernur dua periode ini menegaskan, sampai detik ini hanya Fattah Jasin yang sudah memberikan pernyataan dan tetap konsisten memegang netralitasnya, sedangkan satu ASN yakni Setiajit Kepala Disnakertrans Jatim yang mengometari foto tersebut sampai detik ini belum memberikan penjelasan atas komentar yang diunggah di medsos. 

"Padahal saya sudah menelepon langsung pada Setiajit dan menanyakan bagaimana perasaan anda saat berkomentar, tapi sampai saat ini belum memberikan jawaban atas sikapnya," ungkap pakde karwo.

Pakde mengatakan sampai saat ini Setiajit belum memberikan pernyataan atau penjelasan atas apa yang dilakukan. "Sampai saya ini belum ada penjelasan, padahal saya pasti akan ditanya oleh Menpan RI," ujarnya.

Pakde karwo menuturkan, pihaknya sebagai Gubernur tetap melakukan proses administrasi dengan memberikan peringatan kepada keduanya, sesuai aturan yang ada, untuk saat ini yang diberikan adalah peringatan satu. (RoHa)

Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63