Skip to main content

184 Milliar Aset Pemkot yang Diselamatkan Kejati

SURABAYA (Mediabidik) - Wali Kota Tri Rismaharini tak bisa sembunyikan perasaan bahagia dengan banyaknya aset Pemkot Surabaya yang bisa kembali usai ditangani kejaksaan. Salah satunya, aset Gelora Pancasila yang sudah kembali meski kasusnya masih ditangani Kejati Jatim.

"Kami berterimakasih, tidak pernah bayangkan. Dulu saya atlet voli dilatih gelora pancasila, kalau mau lomba digembleng di kolam renang brantas. Selain penuh kenangan buat saya tapi lebih berarti lagi buat warga Surabaya karena tempat tempat itu menelurkan banyak atlet berprestasi," kata Risma, Selasa (3/4/2018).

Beberapa kasus penyalahgunaan aset Pemkot Surabaya yang ditangani kejaksaan dan sudah kembali diantaranya Jalan Kenari, Lapangan Thor dan Gelora Pancasila.

"Pengembalian aset ini luar biasa untuk saya pribadi tapi bagi warga sangat membantu dan diperlukan sehingga kembali ke Kota Surabaya, terima kasih kejaksaan," ujar Risma.

Ia pun mengungkapkan, kembalinya aset Pemkot juga merupakan bagian dari sinergi Pemkot dengan instansi lain seperti Kejaksaan. "Kami bekerja seharmonis mungkin. Kalau sinergis maka pemerintahan akan berjalan dengan baik. Dengan sinergi baik maka pelayanan ke masyarakat jauh lebih baik," ungkapnya.

Risma mengungkapkan rencana pemugaran Gelora Pancasila yang sudah kembali menjadi aset Pemkot Surabaya dengan menjadikan fasilitas olahraga lapangan voli indoor.

"Akan pugar GOR Pancasila pada 2019, kemarin sudah sampaikan ke DPRD sehingga 2019 akhir sudah bisa digunakan untuk voli indoor," tambah Wali Kota perempuan pertama di Surabaya ini.

Kepala Kejati Jatim Maruli Hutagalung mengatakan kasus dugaan korupsi aset Pemkot, Gelora Pancasila pihaknya sudah memeriksa 25 saksi dan mencekal 3 orang yang terkait dengan kasus tersebut.

"Gelora pancasila belum tersangka baru saya cekal, aset itu sudah dikembalikan 3 orang itu. Itu senilai 184 miliar, masih penyelidikan umum masih kita tangani. Saksi saksinya kan sudah ada yang meninggal," kata Maruli.

Meski aset sudah dikembalikan, Maruli memastikan kasus dugaan korupsi tetap ditangani. "Tapi kerugian negara sudah terselamatkan aset sudah dikembalikan. Korupsi itu kan utama menyelamatkan kerugian negara bukan memenjarakan orang dan saya tidak bilang dihentikan," ungkap Maruli.(pan)

Comments

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni