Skip to main content

Kuasa Hukum Bhakti Sanyoto Pertanyakan Kinerja Penyidik Polda

SURABAYA (Mediabidik) – Insiden saling lapor antara Bhakti Sanyoto mantan Manager Logistik PT Philtera dan warga Korea Selatan bernama Mr Song Jin Ho yang saat ini menjabat sebagai Presiden Direktur PT Philtera, terkesan mengabur kasus hukumnya.

Hal ini disampaikan Spada Delly, SH kuasa Hukum Bhakti Sanyoto, bahwa kasus klien nya telah berjalan hampir enam (6) bulan, dan terlapor telah menyandang status tersangka dengan ancaman hukuman maksimal 8 tahun, namun tidak dilakukan penahanan.

"Sesuai keterangan penyidik, mereka sudah mencari Mr Song tapi belum menemukan meskipun sudah mengantongi surat perintah bawa. Belakangan dapat informasi, terlapor sudah ditangkap tetapi statusnya wajib lapor, disinilah yang kami anggap janggal," ucapnya. Selasa (3/4/2018)

Karena menurut kami, lanjut Delly, penyidik sudah bisa menahan terlapor, karena telah memenuhi unsur. Alasan yang paling kuat, saat dilakukan pemanggilan pertama dan kedua, terlapor tidak pernah hadir. "Sehingga kami mempertanyakan kepastian hukumnya," tambahnya.

Terbaru, tersiar pemberitaan di salah satu media online di Surabaya, jika Kedutaan Besar Korea Selatan telah bersurat kepada Polda Jatim terkait kasus klien nya. Namun pihaknya tidak merasa khawatir, karena meyakini jika penyidik Polda Jatim akan tetap menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana mestinya.

"Kami sangat yakin jika penyidik Kepolisian di Polda Jatim yang menangani kasus klien kami sangat profesional, artinya tidak akan bisa di intervensi oleh pihak manapun (termasuk Kedutaan Besar Korsel) dalam menjalankan tugasnya terkait penegakan hukum di negeri ini (Indonesia)," tuturnya.

Delly juga ingin meluruskan pemberitaan media yang menerangkan bahwa klien nya melapor setelah menjadi terlapor. "Itu salah besar, karena faktanya klien kami menjadi terlapor setelah menjadi pelapor terlebih dahulu," terangnya.

Tidak hanya itu, Delly juga menyampaikan masukan kepada penyidik Polda Jatim, untuk juga memeriksa legalitas perijinan perusahaan asing ini (PT Philtera). "Apakah ijin yang dikeluarkan BKPM sudah sesuai atau tidak. Ini juga sangat penting bagi tindaklanjut kasus hukumnya," tandasnya.

Untuk diketahui, setelah menjadi pelapor dan proses hukumnya berjalan, Mr Song Jin Ho Presiden Direktur PT Philtera melalui kuasa hukumnya mengaku telah mendapati kasus penggelapan uang perusahaan yang dilakukan oleh Bhakti Sanyoto Manager Logistik PT Philtera, pada bulan September 2017.

Menanggapi hal ini, Delly mengatakan jika sejak awal sudah terjadi kejanggalan, karena TKP PT Philtera ini berada di wilayah hukum Lakarsatri-Surabaya, tetapi kuasa hukum Mr Song Jin Ho melaporkan kasusnya di Polsek Karangpilang.

"Makanya sejak awal kami nilai janggal, harusnya kan lapor ke Polsek Lakarsantri. Tapi ya sudahlah biarkan masyarakat yang menilai, ada siapa disana," curiganya.

Delly juga menyampaikan bahwa pihaknya telah membuat tiga laporan hukum, diantara pasal 374 KUHP dengan terlapor Nujul Agung Manager Tekni PT Philtera, kemudian pasal 167 dan yang terakhir terkait BPJS kesehatan dengan terlapor Mr song. (pan)

Comments

Popular posts from this blog

Ketua Umum KONI Jatim M Nabil: Laga FIFA U-17 Moment Menentukan Timnas Indonesia ke Depan

SURABAYA|Mediabidik.Com - Ketua Umum KONI Jatim M Nabil mengemukakan, perhelatan laga sepak bola international U-17 di Indonesia, menjadi moment menentukan bagi Timnas Indonesia 50-10 tahun ke depan.  "Momen luar biasa, yang harus dimaksimalkan oleh semua stakeholder sepakbola nasional. Mulai dari klub hingga pemerintah. Kesempatan ini sangat jarang terulang. Hasilnya saya harapkan jadi fondasi kerangka timnas senior nanti," kata Nabil, pada Rabu (8/11/2023). Menurutnya, skuat Timnas U-17 besutan Bima Sakti Tukiman, tiga di antaranya berasal dari Jatim. Termasuk striker andalan Arkhan Kaka Putra Purwanto yang kini memperkuat Persis Solo. Yang paling istimewa, tentu saja keberadaan Figo Dennis Saputrananto. Pemain muda Persija Jakarta itu berasal dari satu daerah dengan M Nabil, yakni Kota Probolinggo. "Banyak pemandu bakat yang tertuju pada perhelatan Piala Dunia U-17 nanti. Pemain-pemain kita harus menunjukkan permainan terbaiknya agar mendapat perhatian dar

Selain Bangun Pasar Karah, Ada 6 Pasar Tradisional yang Jadi Prioritas Tahun Ini

SURABAYAIMediabidik.Com - Tahun ini pemerintah kota Surabaya melalui Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman serta Pertanahan (DPR KPP) akan membangun Pasar Modern di Jalan Karah dengan nilai anggaran Rp 4,5 miliiar dengan luas lahan 6000 M2.  Iman Krestian Kabid Bangunan Gedung DPR KPP kota Surabaya mengatakan, itukan relokasi dari pasar tradisional di seberang jalan yang kondisinya tidak layak, arahan bapak walikota semua pasar yang pedagangnya tumpah ke jalan harus masuk kedalam. Seperti pasar Keputran, pasar Simo , Tembok, pabean dan Karah jadi prioritas bapak walikota. "Pasar Karah ini kan sudah tidak layak pasarnya, jadi mereka makan jalan/gang dan mereka akan dirapikan dan ditata semua di lokasi baru. Nantinya bekas pasarnya dibuat gedung serbaguna untuk kepentingan warga setempat. "ujar Iman kepada media ini, Kamis (18/1/2024).  Masih menurut Iman, rencana relokasi pasar itu sudah rencana lama dari dulu, namun dikarenakan kena Covid jadi rencana itu ter

PT Nitra Farmasi Edarkan Alkes Import Ilegal Asal Jepang

SURABAYA (Media Bidik) – Peredaran alat kesehatan(Alkes) produk Fuji Phycon asal Negeri Matahari Terbit (Jepang) yang sudah masuk ke Indonesia melalui Distributor tunggal PT Nitra Farmasi yang berkantor di jalan Percetakan Negara V No 10 Jakarta, ironinya alat kesehatan asal Jepang  yang diedarkan oleh PT Nitra Farmasi di Rumah Sakit Pemerintah maupun Swasta di seluruh Indonesia, ternyata belum mempunyai IPAK(Ijin Penyaluran Alat Kesehatan) dari Departemen Kesehatan RI sesuai Permenkes No 1191 Tahun 2010 tentang Penyaluran Alat Kesehatan(Alkes) dan Permenkes No 1190 Tahun 2010 tentang Ijin Edar Alkes. Perusahaan perdagangan farmasi milik Jarmansjah Joesoef  disinyalir melanggar Pasal 196 Undang-Undang  No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan bisa diancam kurungan penjara selama 15 tahun atau denda sebesar Rp 15 milliar. Padahal perusahaan perdagangan farmasi milik pengusaha asal Padang Sumatera Barat ini sudah berdiri sejak tahun 2004 namun hingga kini belum meng