Skip to main content

Calon Bupati Hisan Punya Cara Jitu Cegah Korupsi

SURABAYA (Mediabidik) - Calon Bupati Sampang, Hisan memiliki cara jitu untuk mencegah terjadinya korupsi, jika nantinya dipercaya masyarakat menjadi kepala daerah. Calon Bupati Hisan akan memaksimalkan peran Inspektorat dalam mengawasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD), terutama penganggaran dan pelaksanaan dilapangan.

Hisan menilai rata-rata Inspektorat kinerjanya kurang maksimal dalam mengawasi OPD. Maka kemajuan suatu daerah tergantung pada leader atau kepala daerah dalam memimpin sebuah pemerintahan. Padahal di dalam birokrasi ada inspektorat yang selama ini kurang maksimal sesuai harapan masyarakat.

"Rata-rata seperti itu. Selama ini Inspetorat kurang dimaksimalkan sehingga pelaksanaan OPD kurang pengawasan," ujar Hisan ketika ditemui di sela-sela' Pembekalan Anti Korupsi dan Deklarasi LHKPN Paslon Kepala Daerah di Jatim‎ di Gedung Grahadi, Kamis (12/4).

Mantan anggota DPRD Jatim itu menegaskan, komitmen yang harus dilakukan calon kepala daerah dalam pengelolaan sebuah pemerintahan daerah harus sesuai aturan yang ada, terutama dalam menyusun dan penganggaran dana di sebuah daerah.

"Kepala daerah harus paham betul aturan yang berlaku sehingga tidak terjebak, atau dikatakan korupsi," paparnya.

Politisi asal Partai Demokrat itu menjelaskan bahwa penganggaran harus dilakukan sesuai kondisi di daerah itu sendiri. Contohnya di Sampang Madura, tentang pengangkatan kemiskinan dan pengurangan pengangguran. Anggaran prioritasnya harus diarahkan untuk mengangkat perekonomian yang dapat mengurangi kemiskianan.

"Jika perekonomian naik, tentunya kemiskinan akan berkurang dengan sendiri karena kesejahteraan masyarakat meningkat," pungkasnya.(RoHa)

Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63