Skip to main content

Penyimpangan Jasmas, Dewan Anggap Karena Lemahnya Pengawasan

SURABAYA (Mediabidik) - Penyidikan kasus dugaan korupsi yang bersumber dari jaring aspirasi masyarakat (Jasmas) DPRD kota Surabaya, oleh Kejaksaan Negeri dan Kepolisian Pelabuhan Tanjung Perak, mendapat tanggapan dari Ketua Komisi C DPRD kota Surabaya, Syaifudin Zuhri.

Menurut dia, program Jasmas itu terdapat 2 macam yakni fisik atau belanja barang. Jasmas fisik berupa pembangunan saluran dan pavingisasi. Sedang untuk Jasmas belanja barang berbentuk hibah yang dananya diberikan kepada warga pemohon.

"Intinya Jasmas tersebut hasil aspirasi masyarakat yang disampaikan oleh dewan. Pelaksanaannya ya Pemkot untuk fisiknya, setelah dianggarkan tahun ketiga. Kalau hibah pemkot memberikan dananya ke warga pemohon. Kemudian warga yang belanja,"papar Syaifudin saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (9/4/2018). 

Ia menjelaskan, Pemkot sebagai pelaksana biasanya menunjuk kontraktor, konsultan dan pengawas pelaksana untuk mengkontrol kualitas pekerjaan. Jika sekarang ditemukan dugaan penyimpangan pada proyek Jasmas pavingisasi, maka kesalahan bukan pada DPRD yang mengusulkan, tapi bagaimana pengawasannya.

"Sebelum dikerjakan pemkot mengeluarkan SPK (surat perintah kerja-red). Itupun setelah Pemkot melakukan perencanaan yang di kerjakan oleh konsultan. Baru muncullah pengawasan," jelas Ipuk sapaan akrab Syaifudin Zuhri.

Politisi PDIP ini juga menjelaskan, soal anggaran pengawasan yang di alokasikan utuh dalam satu paket proyek. Paket proyek tersebut nilainya sampai milliaran rupiah yang terdiri dari pengawasan, PPKM, konsultan dan kontraktor.

"Kalau ngak salah nilainya mencapai 3 milliar dan bentuknya macam-macam. Ada pengawasan, PPKM dan kontraktor. Kemudian Pemkot menggelar lelang untuk melaksanakannya. Nanti menjadi kewenangan Pemkot untuk memeliharanya. Jadi kalau dewan cuma mengusulkan saja. Itu kalau Jasmas fisik atau program pembangunan lingkungan," paparnya.

Sementara mengenai Jasmas hibah, lanjut Ipuk, memang sepenuhnya dilaksanakan oleh masyarakat. Sehingga disinilah yang kemungkinan sering terjadi persoalan hukum, karena lemahnya kontrol.

"Di pemkot sebenarnya juga ada Jasmas, cuma namanya Musrenbang yang juga menampung aspirasi warga. Nah kalau Jasmas hibah yang ramai seperti pengadaan terop dan sound sistem, terjadi penyimpangan maka kembali lagi bagaimana Pemkot mengkontrolnya dan pendampingannya. Karena hibah ini sifatnya lepas yakni pemerintah memberikan barang ke warga tanpa ada pemeliharaan," paparnya.

Jika sekarang pihak Kejari Tanjung Perak tengah menyidik kasus dugaan penyimpangan dana hibah terop dan sound sistem, dengan memanggil para penerima Jasmas yakni RT/RW, maka hal itu merupakan tanggungjawab Pemkot yang lalai memberikan pendampingan sejak awal.

"Pendampingan itu, mulai dari cara pelaporan sampai belanjanya, jika warga pemohon tidak paham penggunaan dana hibah. Ya kalau dibiarkan, maka kasihan RT/RW atau tokoh masyarakat penerima dana hibah," pungkasnya.(pan) 

Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63