Skip to main content

Risma Tidak Mau Gegabah Mengisi Jabatan Dua OPD Yang Kosong

SURABAYA (Mediabidik) - Untuk mengisi jabatan definitif dua OPD yang kosong Kepada Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota (Bappeko) dan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) kota Surabaya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini tidak mau gegabah.

Risma menjelaskan, Bappeko merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki peran strategis di lingkungan pemerintah kota. Oleh karena itu, dirinya tidak mau salah dalam memilih pejabat.

"Bappeko itu paling susah. Kalau hanya memilih pejabat yang bisa membuat program yang bagus, itu gampang, tapi untuk yang bagus dan mudah itu susah, " ujar Tri Rismaharini, Rabu (25/4/2018).

Selain dituntut mampu membuat program yang bagus, menurut Risma, Kepala Bappeko juga dituntut mampu memastikan tidak ada kendala dalam pada saat eksekusi program yang dibuat.

"Kepala Bappeko itu berat. Saya pernah kena penyakit mag akut, saat pertama kali menjabat di Bappeko," ceritanya.

Strategisnya peran Bappeko kembali terlihat saat dituntut mampu mengintegrasikan seluruh OPD yang ada. Risma mencontohkan program yang dimiliki Dinas Perhubungan (Dishub) dan Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo).

Mantan Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) menuturkan, sebelum ditarik ke Diskominfo, bandwidth yang harus dibayar Dinas Perhubungan cukup besar setiap tahunnya. 

"Tapi setelah bandwidth ditarik ke Diskominfo dan gratis, kita bisa menghemat Rp 17 milliar, " jelas Risma.

Ditanya apakah dirinya sekarang sudah mengantongi nama pejabat yang akan mengisi Kepala Bappeko, lagi-lagi Risma enggan menjawab. Menurutnya, itu merupakan bagian strategi yang ia miliki.

"Dilihat saja itu kan strategiku. Nanti kalau sudah waktunya saya kasih tahu," imbuh wali kota perdana di Surabaya ini.

Tidak jauh berbeda untuk posisi kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Risma sengaja memberlakukan seleksi yang cukup ketat. Mengingat, OPD tersebut merupakan salah satu dinas yang ia andalkan.

Bahkan dirinya kerap terlibat langsung ketika di Disbudpar ada kegiatan. Mulai dari memilih penari, kostum hingga menu yang akan disuguhkan.

"Kalau dia ngerti, ya silahkan. Jika belum ya sudah. Beban itu di aku," tandas Risma.

Untuk diketahui, dalam rotasi dan mutasi pejabat yang dilakukan Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini ada dua kepala OPD yang diisi Pelaksana tugas (Plt). Sepeninggal Agus Imam Sonhaji, posisi itu sementara waktu dijabat Asisten Perekonomian dan Pembangunan M. Taswin.

Sedangkan kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya, dirangkap Irvan Widyanto sembari tetap menjalankan jabatannya sebagai kepala Satpol PP Kota Surabaya. (pan) 

Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63