Komisi D Jatim Desak BBPJN VIII Segera Perbaiki Jembatan Widang

SURABAYA (Mediabidik) - Musibah ambrolnya jembatan Widang Tuban, jembatan penghubung antar kota Semarang menuju Surabaya melalui jalur Pantura, menjadi perhatian serius bagi pemerintah pusat. Pasalnya jembatan tersebut merupakan akses utama bagi roda perekonomian warga Jawa Timur khususnya masyarakat Tuban dan Lamongan.

H. Surawi Anggota Komisi D DPRD Jatim ikut prihatin atas tragedi putusnya Jembatan Widang yann berada di perbatasan wilayah Tuban dan Lamongan ini, sebab selama ini jembatan tersebut menjadi akses utama lalu lalang warga dalam perekonomian.

" Segera mungkin Balai Besar Penanganan Jalan Nasional (BBPJN VIII) menangani dan bangun kembali jembatan tersebut secepatnya, apapun alasannya BBPJN pasti bisa mengatasinya, " Ucap Surawi usai Paripurna, Selasa ( 17/4).

Politisi asal Partai Demokrat Jatim tersebut menjelaskan bahwa jembatan widang yang ambruk itu harus segera dibangun kembali karena mau menjelang puasa Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri, sebab masyarakat akan melintasi jembatan tersebut sebagai arus mudik.

" Kami dari Komisi D DPRD Jatim akan mendesak pemerintah pusat khususnya Balai Besar Penanganan Jalan Nasional khusunya wilayah Pantura untuk segera memperbaiki jembatan widang yang sangat vital bagi masyarakat khususnya warga semarang yang mau masuk ke surabya, " Pungkas Surawi asal Dapil Bojonegoro dan Tuban. (Rofik)

Comments

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Oknum Staf Kecamatan Dukuh Pakis Pungli KTP, KK dan Akte Kelahiran Rp 8.2 Juta

SURABAYA (Mediabidik) – Mahalnya biaya untuk pengurusan KTP, KK dan Akte Kelahiran, itulah yang terjadi di kecamatan Dukuh Pakis Surabaya yang dialami oleh Sri Wulansari warga asal Kediri. Hanya ingin pindah tempat menjadi warga Surabaya dia harus mengeluarkan biaya Rp 8.2 juta kepada oknum staf kecamatan Dukuh Pakis yang bernama Sugeng, hanya menulis nama, alamat, tempat tanggal lahir dan nama orang tua di kertas kosong dia sudah mendapatkan KTP dan KSK Surabaya tanpa harus membawa surat pindah tempat dari Dispenduk Capil Kediri. Hal itu disampaikan Andi kerabat dari Sri Wulandari saat ditemui di kantor Humas pemkot Surabaya, Selasa (5/12) mengatakan, hanya dengan menyerahkan nama, tempat tanggal lahir dan orang tua sudah dapat KTP dan KSK Surabaya. "Untuk data cabut bendel dari Dispenduk capil dari Kediri tidak perlu, cukup hanya mengisi data nama, tempat tanggal lahir dan nama orang tua, janjinya seminggu jadi, ternyata sebulan lebih baru jadi. Untuk pembua

Mediabidik.com

Search This Blog