Skip to main content

Akses Jalan Apartemen Balle Hinggil Menuai Pro Kontra

SURABAYA (Mediabidik) - Akses Jalan baru Apartemen Balle Hinggil yang menuai pro kontra, diduga bakal menembus pembatas jalan MERR II-C, masih berlanjut. Sebelumnya mantan anggota Komisi C DPRD Surabaya Sudirdjo, menyatakan, apa yang dilakukan pihak manajemen Balle Hinggil dikuatirkan menyimpang dari rekomendasi Pemkot Surabaya.

Disampaikan saat hearing dengan Kepala Dinas PU Bina Marga dan Pematusan Surabaya, Erna Purnawati, beberapa waktu lalu, didapat keterangan jika pemkot mengeluarkan rekomendasi atas jalan akses ke Balle Hinggil harus dibangun bukan menjadi milik pribadi apartemen. " Artinya, jalan itu juga bisa digunakan untuk umum."kata Erna. 

Namun kenyataannya, jalan itu dibangun hanya berbentuk "U" atau seperti perputaran untuk menuju lobby Balle Hinggil. Bahkan jalan itu juga berada di atas jalan kampung Medokan Semampir. Ini jelas tidak sesuai dengan rekomendasi yang dikeluarkan Pemkot Surabaya melalui Dinas PU Bina Marga dan Pematusan.

Terkait rekomendasi itu, Kasi Rekayasa Lalu Lintas Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Surabaya Irwan Andeska. Menurut Irwan, izin jalan akses itu memang rekomendasi dari Dinas PU Bina Marga dan Pematusan. Sementara untuk IMB perizinannya tetap di Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya.

" Rekomendasi yang dikeluarkan juga sudah ada bentuk denahnya. Sehingga pihak Balle Hinggil seharusnya lebih mematuhi rekomendasi yang ada. Sesuai rekomendasi berupa gambar, akses masuk ke Balle Hinggi itu memang dari jalur MERR II-C menuju ke Balle Hinggil dan turun ke akses jalan di Medokan Semampir arah ke SMAN 20 Surabaya. Namun kenyataannya, Balle Hinggil hanya membuat akses jalan pribadi yang berbentuk U di depan lobby-nya."ungkap Kasi Rekayasa Lalin Dishub Surabaya. 

Sementara M Sholahudin, Ketua Karang Taruna Medokan Semampir RW 8 menegaskan, jika jalan yang dibangun Balle Hinggil itu sesuai gambar DED yang direkomendasikan Pemkot Surabaya, tentu sangat membantu warga. 

"Warga yang dari Jl Ir Soekarno arah utara mau ke Jl Semampir, bisa langsung turun lewat jalan di depan Balle Hinggil. Jadi tidak harus putar balik. Apalagi di kawasan itu ada SMPN, SMAN, RS Gotong Royong yang bisa diakses lebih cepat jika melalui jalan yang direkomendasikan. Anak sekolah diuntungkan, begitu juga dengan orang yang akan berobat," ujar Sholahudin yang berharap jalan itu segera dibangun sesuai rekomendasi.

Terpisah, Herry Sudibyo perwakilan managemen Apartemen Balli Hinggil menyatakan siap memenuhi rekomendasi perizinan yang dikeluarkan Pemkot dan instansi terkait.
Bahkan jembatan itu, dibuka untuk umum bukan hanya akses menuju apartemen saja.

"Pembangunannya akan menyesuaikan rekomendasi izin. Nanti jembatan akan menghubungkan akses jalan dari Jl. Soekarno menuju Medokan Semampir," katanya saat dikonfirmasi lewat selulernya.

Dalam tahap pembangunan jembatan tersebut, memang belum bisa diketahui desain aslinya nanti. Menurut Herry, pihak apartemen tidak akan berani menyimpang rekomendasi dan perizinan yang sudah di keluarkan instansi yang berwenang.

"Rekomendasi perizinan akan kita patuhi sesuai DED (detail engginering desain,red). Apalagi jembatan itu dibutuhkan oleh masyarakat. Pasti kita tak berani macam-macam,"pungkasnya.(pan) 

Foto: Denah jalan untuk Balle Hinggil yang direkomendasi Pemkot Surabaya.

Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni...