Tak Ada Anggaran, Komisi C Ajukan Penyetoran Bertahap ke OJK

SURABAYA (Mediabidik) - Komisi C DPRD Jawa Timur yang menangani tentang keuangan akan mengirimkan surat ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait dengan penyetoran bertahap untuk pembentukan buku II Bank Umum Syariah (BUS) Bank Jatim.Rencananya kekurangan dana setoran Rp500 juta akan diangsur hingga 2020.

Anggota Komisi C DPRD Jatim, Sri Untari ditemui usai hearing internal komisi C di DPRD Jatim mengatakan untuk pembentukan BUS Bank Jatim ini dibutuhkan anggaran dana 1 Triliun. Dimana saat ini pihak BUMD Bank Jatim sudah ada dana Rp.520 Miliar. Dan untuk buku II ini dibutuhkan dana sekitar Rp500 miliar.

"Untuk menutupi kekurangan ini kami pihak komisi C akan berkirim surat OJK untuk kekurangannya diangsur menjadi tiga tahap penyetoran BUS Bank Jatim,"ucapnya, Senin ( 12/3).

Politisi asal PDI Perjuangan ini menjelaskan detail penyetoran yang akan disetorkan untuk BUS yaitu tahap pertama pada 2018 sebesar Rp100 miliar, tahap Kedua 2019 yaitu Rp200 miliar, dan tahap III pada 2020 yaitu Rp. 200 miliar.

Sementara itu, Ketua Komisi C DPRD Jatim, Anik Maslacha mengakui hal tersebut untuk antisipasi jika APBD Jatim tidak dapat memenuhi kekurangan anggaran sekitar Rp500 miliar. Besar kemungkinan menggunakan cara dengan mengangsur hingga tiga kali.

"Namun dalam waktu dekat akan mengirim surat ke OJK. Mengingat batasan dari OJK sampai 2023. Sementara janji kami dapat mengangsur pada 2020,"imbuh politisi PKB Jatim ini. (RoHa)

Comments

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni...

Mediabidik.com

Search This Blog