Skip to main content

Pemkot Distribusikan 4.600 Komputer ke Sekolah

SURABAYA (Mediabidik) - Pengadaan 5.255 unit komputer jelang UNBK oleh pemkot Surabaya, akan disebar ke sekolah-sekolah tingkat SD dan SMP di Surabaya. Sebanyak 4.600 unit komputer itu sudah tiba di Surabaya pada akhir Februari 2018. Hingga saat ini, pendistribusian komputer itu terus dilakukan.

Kepala Bagian Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Aset (LP2A) Pemkot Noer Oemarijati menunjukkan kepada wartawan sejumlah komputer yang sudah tiba di Surabaya dan ditampung di gudang Bagian LP2A di Tambaksari. Komputer yang ada di gudang itu sudah mulai didistribusikan sejak 2 Maret 2018.

"Sampai pagi ini, dari total 4.600 komputer, sudah didistribusikan sebanyak 3.874 komputer di 282 sekolah. Rinciannya, ke SD Negeri sebanyak 1.557 komputer di 229 sekolah, dan ke SMP Negeri sebanyak 2.317 komputer di 53 sekolah. Sisanya, kami targetkan minggu depan beres semuanya," kata Noer kepada wartawan di gudang LP2A Tambaksari, Jumat (9/3/2018).

Disamping itu, Noer mengaku masih menunggu 655 komputer yang sudah dalam perjalanan menuju Surabaya. Ia memastikan, setelah tiba di Surabaya akan langsung didistribusikan ke sekolah-sekolah seperti sebelumnya. 

"655 komputer ini Kami targetkan minggu ketiga Maret, sudah bisa terdistribusi semuanya. Jadi, di minggu ketiga itu sebanyak 5.255 komputer sudah beres semuanya," tegasnya.

Menurut Noer, kedatangan hingga pendistribusian itu terus diawasi oleh pihak kepolisian dan kejaksaan. Adapun mekanisme pendistribusiannya yaitu dengan melakukan pendistribusian ke sekolah, lalu dirakit oleh penyedia hingga komputer itu bisa nyala dan digunakan. 

"Nah, setelah dirakit itu, ada tim pemeriksa dari tim ITS sebanyak 7 orang dan dari tim LP2A sebanyak 10 orang," katanya.

Selama pendistribusian ke sekolah itu, tim dari ITS menemukan satu unit keybord mati, satu monitor mati dan satu mouse mati. Ketiganya unit itu langsung dilakukan penggantian oleh pihak penyedia, sehingga saat ini sudah beres semuanya. "Kalau masalah lainnya kami belum menemukan kendala apapun," tegasnya. 

Noer juga menambahkan bahwa pengadaan komputer ini bergaransi 3.3.3. Artinya, tiga tahun service, tiga tahun garansi sparepart, dan tiga tahun on side. "Tiga tahun on side ini maksudnya apabila ada komputer di salah satu sekolah yang perlu diperbaiki, maka penanganannya bisa di tempat atau sekolah," tegasnya.

Sementara itu, Didik Yudha, salah satu Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) dari Kejaksaan Negeri Tanjung Perak mengatakan timnya mengawal terus pengadaan komputer itu, mulai dari perencanaan hingga pendistribusian, dan pengecekan di lapangan. Ia pun bersama timnya selalu standby di gudang itu dan juga mengikuti langsung pendistribusian dan pengecekan di sekolah.

"Jadi, tugas kami mendampingi dari awal hingga akhir, tujuannya supaya APBD yang telah dikeluarkan untuk pengadaan ini bisa tepat sasaran atau tidak ada indikasi korupsi," kata dia.

Ia menjelaskan bahwa apabila ada indikasi korupsi, maka pihaknya akan langsung melaporkan dan melimpahkan kasus itu kepada tindak pidana khusus. Namun, hingga saat ini pengadaan komputer itu tidak ditemukan indikasi korupsi. 

"Sampai sekarang belum ada indikasi korupsi, semuanya bersih. Meskipun ada beberapa bagian dari komputer itu yang mati beberapa waktu lalu, dan kami minta untuk langsung diganti," tegasnya. 

Di tempat terpisah, Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Surabaya, Budi Hartono sangat mengapresiasi pengadaan komputer ini. Menurutnya, ini program yang sangat bagus dan sangat ditunggu-tunggu oleh pihak sekolah untuk kemajuan anak didiknya ke depannya. 

"Kebetulan sekolah kami mendapatkan 85 komputer yang kami bagi menjadi dua ruangan. Komputer ini sudah cukup untuk sekitar 300 siswa yang akan mengikuti UNBK," tegasnya. (pan)

Comments

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni