Skip to main content

Pemkot Distribusikan 4.600 Komputer ke Sekolah

SURABAYA (Mediabidik) - Pengadaan 5.255 unit komputer jelang UNBK oleh pemkot Surabaya, akan disebar ke sekolah-sekolah tingkat SD dan SMP di Surabaya. Sebanyak 4.600 unit komputer itu sudah tiba di Surabaya pada akhir Februari 2018. Hingga saat ini, pendistribusian komputer itu terus dilakukan.

Kepala Bagian Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Aset (LP2A) Pemkot Noer Oemarijati menunjukkan kepada wartawan sejumlah komputer yang sudah tiba di Surabaya dan ditampung di gudang Bagian LP2A di Tambaksari. Komputer yang ada di gudang itu sudah mulai didistribusikan sejak 2 Maret 2018.

"Sampai pagi ini, dari total 4.600 komputer, sudah didistribusikan sebanyak 3.874 komputer di 282 sekolah. Rinciannya, ke SD Negeri sebanyak 1.557 komputer di 229 sekolah, dan ke SMP Negeri sebanyak 2.317 komputer di 53 sekolah. Sisanya, kami targetkan minggu depan beres semuanya," kata Noer kepada wartawan di gudang LP2A Tambaksari, Jumat (9/3/2018).

Disamping itu, Noer mengaku masih menunggu 655 komputer yang sudah dalam perjalanan menuju Surabaya. Ia memastikan, setelah tiba di Surabaya akan langsung didistribusikan ke sekolah-sekolah seperti sebelumnya. 

"655 komputer ini Kami targetkan minggu ketiga Maret, sudah bisa terdistribusi semuanya. Jadi, di minggu ketiga itu sebanyak 5.255 komputer sudah beres semuanya," tegasnya.

Menurut Noer, kedatangan hingga pendistribusian itu terus diawasi oleh pihak kepolisian dan kejaksaan. Adapun mekanisme pendistribusiannya yaitu dengan melakukan pendistribusian ke sekolah, lalu dirakit oleh penyedia hingga komputer itu bisa nyala dan digunakan. 

"Nah, setelah dirakit itu, ada tim pemeriksa dari tim ITS sebanyak 7 orang dan dari tim LP2A sebanyak 10 orang," katanya.

Selama pendistribusian ke sekolah itu, tim dari ITS menemukan satu unit keybord mati, satu monitor mati dan satu mouse mati. Ketiganya unit itu langsung dilakukan penggantian oleh pihak penyedia, sehingga saat ini sudah beres semuanya. "Kalau masalah lainnya kami belum menemukan kendala apapun," tegasnya. 

Noer juga menambahkan bahwa pengadaan komputer ini bergaransi 3.3.3. Artinya, tiga tahun service, tiga tahun garansi sparepart, dan tiga tahun on side. "Tiga tahun on side ini maksudnya apabila ada komputer di salah satu sekolah yang perlu diperbaiki, maka penanganannya bisa di tempat atau sekolah," tegasnya.

Sementara itu, Didik Yudha, salah satu Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) dari Kejaksaan Negeri Tanjung Perak mengatakan timnya mengawal terus pengadaan komputer itu, mulai dari perencanaan hingga pendistribusian, dan pengecekan di lapangan. Ia pun bersama timnya selalu standby di gudang itu dan juga mengikuti langsung pendistribusian dan pengecekan di sekolah.

"Jadi, tugas kami mendampingi dari awal hingga akhir, tujuannya supaya APBD yang telah dikeluarkan untuk pengadaan ini bisa tepat sasaran atau tidak ada indikasi korupsi," kata dia.

Ia menjelaskan bahwa apabila ada indikasi korupsi, maka pihaknya akan langsung melaporkan dan melimpahkan kasus itu kepada tindak pidana khusus. Namun, hingga saat ini pengadaan komputer itu tidak ditemukan indikasi korupsi. 

"Sampai sekarang belum ada indikasi korupsi, semuanya bersih. Meskipun ada beberapa bagian dari komputer itu yang mati beberapa waktu lalu, dan kami minta untuk langsung diganti," tegasnya. 

Di tempat terpisah, Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Surabaya, Budi Hartono sangat mengapresiasi pengadaan komputer ini. Menurutnya, ini program yang sangat bagus dan sangat ditunggu-tunggu oleh pihak sekolah untuk kemajuan anak didiknya ke depannya. 

"Kebetulan sekolah kami mendapatkan 85 komputer yang kami bagi menjadi dua ruangan. Komputer ini sudah cukup untuk sekitar 300 siswa yang akan mengikuti UNBK," tegasnya. (pan)

Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Tiga Alasan Kejaksaan Ajukan Kasasi Atas Vonis Bebas Eks Dirut PT DOK

SURABAYA (Mediabidik) – Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasipidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya, Heru Kamarullah, secara tegas menyatakan pihaknya sudah menyatakan secara resmi, untuk mengajukan perlawanan terhadap vonis bebas yang dijatuhkan hakim Pengadilan Tipikor Surabaya terhadap Mantan Direktur Utama (Dirut) PT Dok dan Perkapalan Surabaya (DPS), Riry Syeried Jetta. "Perlawanan dalam bentuk upaya hukum kasasi tersebut sudah resmi kita dinyatakan ke Pengadilan pada Rabu (23/10/2019) lalu," terang Heru, Jumat (25/10/2019) Heru menambahkan, Kasasi atas putusan bebas tersebut dilakukan berdasarkan tiga pertimbangan sebagaimana diatur dalam pasal 253 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pertama, terkait peraturan hukum yang tidak diterapkan sebagaimana mestinya. Kedua, untuk menguji kinerja hakim dalam mengadili perkara telah sesuai dengan Undang-Undang apa tidak atau dalam istilah hukum disebut judex facti. Dan yang ketiga, untuk menguji batas kewenangan pe...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...