Untuk Amankan Suara Khofifah - Emil, Golkar Siapkan 7000 Saksi

SURABAYA (Mediabidik) - Partai Golkar akan menjaga dan mengamankan suara pasangan calon gubernur – calon wakil gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa - Emil Elistianto Dardak dengan menerjunkan 7000 saksi untuk Surabaya. Pengamanan suara tersebut dengan estimasi tiap TPS dijaga satu orang saksi.

"Jika di Surabaya ada 7000 TPS maka saksi jumlahnya juga 7000 orang. Tapi idealnya satu TPS ada dua saksi," kata Sekretaris DPD Golkar Jatim, Sahat Tua Simanjutak usai rakor pemenangan DPD Golkar tingkat II.

Anggota Komisi C DPRD Jatim itu menuturkan persiapan saksi di TPS merupakan amanat hasil Rapimnas tahun lalu. Dimana kabupaten/kota diwajikan bentuk badan saksi dengan koordinator tingkat provinsi. Saksi-saksi ini direkrut dari kader Golkar yang sudah memiliki KTA dan terhimpun di Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL).

Sahat menegaskan, jumlah saksi di Surabaya itu dapat menjadi modal dasar suara partai. Mengingat saksi di TPS juga mencoblos. Sementara untuk jumlah seluruh saksi di Jatim, Sahat tidak bisa merincinya secara pasti karena tiap kabupaten/kota jumlahnya bervariasi.

"Diharapkan bulan Mei 2018 semua saksi sudah masuk ke data base, dan data partai politik," pungkasnya.

Pria yang berlatar advokat itu menjelaskan, saksi-saksi tersebut tidak hanya untuk mengamankan suara pilgub jatim saja. Tetapi juga untuk pengamanan Pilkada serentak dan dilakukan pembinaan sampai Pileg dan Pilpres 2019.(RoHa)

Comments

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni

Mediabidik.com

Search This Blog