Skip to main content

GP Ansor, Banser dan Pusura Minta Polrestabes Usut Tuntas Siapa Oknum Dibalik Teror

SURABAYA (Mediabidik) – Ketua GP Ansor Surabaya bersama Banser dan Pemuda Pusura meminta Polrestabes Surabaya mengusut tuntas kasus penembakan mobil Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya, Eri Cahyadi. 

Ketua Pimpinan Cabang GP Ansor Kota Surabaya, H.M. Faridz Afif  mengharapkan, bukan hanya pelaku yang ditangkap. Pihaknya juga meminta kepolisian mengusut siapa oknum yang menyuruh pelaku melakukan aksi teror.

"Ini menyangkut kewibawaan pemerintah kota," ujarnya saat memberikan keterangan pers di Kantor Bagian Humas. Kamis (15/3)

Ia menegaskan, jika proses hukum tak sesuai dengan yang diharapkan, GP Ansor dan Banser akan bertindak dengan caranya sendiri.

Afif menyatakan, insiden penembakan yang terjadi, Rabu (14/3) di depan rumah pejabat pemerintah kota tersebut melanggar hukum dan merusak citra Kota Surabaya sebagai Kota Layak Singgah.  Ia mengaku, pihaknya risau denga adanya aksi teror. Pasalnya, perbuatan tersebut dinilai tak lazim dan haus diberantas hingga akar-akarnya.

"Jangan mentang-mentang punya segalanya, kemudian bisa bersikap semaunya," terang putra mantan Anggota DPRD Surabaya, Ali Yakub.

Ia menegaskan, GP Ansor dan Banser akan menjaga dan mengawal Eri Cahyadi yang dalam keorganisasian menjabat selaku dewan Penasehat PC GP Ansor beserta keluarganya. Meski, Eri sendiri sempat menolaknya.

"Ancaman terror harus disikapi dengan tegas," tandasnya

Pria yang menjabat Panglima Banser Surabaya ini mengingatkan kepada siapapun, baik individu maupun kelompok untuk tidak sekali-kali berbuat teror kepada masyarakat, tokoh masyarakat, pejabat pemerintah, khususnya kepada Kyai dan Ulama.

"Jika terjadi, kewajiban GP Ansor menjadi garda depan untuk membentengi dan melawannya," tegas Afif.

Ia meminta kepada jajaran GP Ansor dan Banser di semua tingkatan di Kota Surabaya untuk menjalin komunikasi dan kerjasama yang intens dengan aparat kepolisian, TNI dan aparat pemerintah dengan meningkatkan kewaspadaan dan penjagaan wilayah masing-masing.

"Guna memberikan rasa aman dan tentram bagi warga Surabaya," katanya.

Seruan senada juga disampaikan Pemuda Pusura. Biro Hukum Pemuda Pusura, Mukti Priyono menyatakan, akan mendukung dukungan moral dan upaya yang dilakukan GP Ansor dan Banser. Menurutnya, kasus terror yang menimpa pejabat pemeritah kota tersebut tak bisa dipandang sebelah mata.

"Tahun 2018-2019 ini tahun politik, maka kita juga harus menjaga pesta demokrasi yang berlangsung," katanya.

Meski telah menyatakan pernyataan sikap atas kejadian teror yang terjadi, sejumlah pengurus GP Ansor, Banser dan Pusura masih menunggu kedatangan Eri Cahyadi dari Polrestabes Surabaya. Dihadapan GP Ansor, Banser dan Pusura, Eri mengapresiasi atas dukungan moral yang diberikan.

"Support ini tak bisa dinilai dengan materi. Ini yang membuat mental saya semakin berlipat," ucapnya.

Eri mengaku, kejadian yang dialami menjadi  introspeksi. Namun, dengan sikap amar makruf nahi mungkar akan siap menghadapi apapun resiko yang dihadapi.

"Saya memohon sahabat-sahabat Ansor untuk berkolaborasi, dengan kejadian ini untuk menunjukkan bersama sama memajukan Surabaya dan mengangkat derajat wong cilik," katanya. (pan)

Comments

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni