Gelar Bimtek, PPP Jatim Undang KPK

KOTA BATU (Mediabidik) - Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Jawa Timur menghadirkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kota Batu. DPW PPP Jatim mengundang KPK untuk menjadi narasumber kegiatan bimbingan teknis (Bimtek) pendalaman tugas anggota DPRD yang berasal dari partai berlambang Kabah ini.

Ketua DPW PPP Jatim, H. Musyaffa' Noer menginginkan kader-kader PPP bisa menghindari dan mencegah diri dari perilaku korupsi. Menurutnya, dalam mencari rezeki, harus dengan cara yang benar, selalu berdoa, tawakal serta dilapisi sifat qanaah.

"Artinya mensyukuri apa yang sudah menjadi haknya sebagai rezeki anggota DPRD," ujarnya.

Sebanyak 126 kader PPP yang menjadi anggota DPRD, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota se-Jatim, menjadi peserta Bimtek. Kegiatan ini digelar sejak Kamis (29/3/2018) hingga Sabtu (31/3/2018) di Hotel Royal Orchid Garden, Kota Batu.

Musyaffa' Noer menambahkan, bimtek yang rutin dilaksanakan ini bertujuan untuk meningkatkan peran dan fungsi anggota DPRD dalam rangka melaksanakan tugas, hak, dan kewajiban.

"Supaya bisa produktif, berjalan baik, amanah, karena DPRD itu amanah rakyat yang memang harus dipertanggung jawabkan," ucapnya.

Dia berharap, pembekalan dari berbagai narasumber, termasuk KPK, bisa meningkatkan kualitas SDM kader PPP.

Sebagai wakil rakyat, lanjutnya, dewan harus memperjuangkan aspirasi dan bisa menindaklanjuti kemauan rakyat.

"Selain itu, mereka terhindar dari perilaku korupsi. Tidak memperkaya diri, membabi buta mencari rezeki dan ujung-ujungnya kena OTT atau jadi tersangka oleh KPK," .(RoHa)

Comments

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni...

Mediabidik.com

Search This Blog