Dongkrak Ekonomi Madura, Dewan Jatim Desak Suramadu Dikelola Pemprov

SURABAYA (Mediabidik) - Adanya jembatan Suramadu yang menghubungkan wilayah Surabaya ke Madura bisa mendonkrak perekonomian masyarakat madura ternyata hanya pepesan saja, pasalnya keberadaan Badan Pengembangan Wilayah Surabaya Madura (BPWS) sebagai pihak pengembang dari pemerintah pusat kembali dipersoalkan oleh anggota DPRD Jatim dari daerah pemilihan Madura. Alasannya Keberadaan BPWS yang sudah memasuki tahun ke 10, ternyata belum memberikan dampak yang signifikan bagi pembangunan di wilayah Madura.

 

"Sudah hampir 10 tahun ternyata keberadaan BPWS tidak memberi kemanfaatan bagi Madura. kalau seperti ini mendingan di bubarkan saja. tidak perlu ada BPWS lagi. Pembangunan madura biar ditangani sendiri kabupaten di madura dan pemerintah propinsi Jatim," ujar Syafiudin Asmoro saat reses dalam menyerap aspirasi warga Bangkalan, Sabtu (4/3).

 

Politisi asal Partai Gerindra Jatim ini menegaskan bahwa  keberadaan BPWS ternyata tidak memberi kemanfaatan bagi madura. terbukti sampai dengan saat ini. Madura masih menjadi daerah tertinggal. Peningkatan kesejahteraan masyarakat madura pasca adanya jembatan Suramadu ternyata belum ada. BPWS yang diharapkan bisa memberikan kontribusi dalam peningkatan kesejahteraan dengan program pembangunannya ternyata berjalan ditempat dan tidak ada program yang jelas.

 

"Data yang kita terima, anggaran yang dikelola BPWS dari APBN yang terserap tidak lebih dari 25 sampai 30 % dan itu kebanyakan untuk biaya pegawai dan operasional. sedangkan untuk program yang menyentuh masyarakat tidak terealisasi. buktinya dari 300 ribu hektar lahan yang harus dibebaskan di sekitar jembatan suramadu sebagai pengungkit, sampai saat ini belum ada yang bisa diwujudkan. Trus buat apa ada BPWS," ucapnya. 

 

Dikatakan Syafiudin, ini terjadi karena sejak awal telah terjadi tumpang tindih kewenangan yang tidak segera diselesaikan oleh BPWS dengan pihak pemerintah Kabupaten di Madura. yakni Bangkalan, Sampang, Pamekasan dan Sumenep. Imbasnya banyak program yang tidak jalan yang diajukan BPWS kepada pemerintah kabupaten setempat.

 

"coba mana saya ingin tahu kalau BPWS mengatakan sudah ada program yang dijalankan yang benar benar memberikan kemanfaatan dan mengangkat kesejahteraan masyarakat Madura. kalau memang ada maka saat ini perubahan kesejahteraan masyarakat madura terlihat. Buktinya sampai saat ini madura masih belum ada perubahan. kesejahteraan masyarakat masih belum terangkat," terang pria asal madura ini. 

 

Untuk itu kata Syafiudin, bila pemerintah pusat ingin madura cepat berkembang dan persoalan kemiskinan terurai dan kesejahteraan terjadi, maka serahkan pembangunan Madura pada pemerintah setempat, atau menyerahkan ke pemerintah Propinsi jatim.

 

"Dengan pelibatan langsung pemerintah Kabupaten Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Sumenep secara langsung tanpa ada BPWS, atau peran BPWS di gantikan pemerintah Propinsi sebagai koordinator, maka saya yakin pembangunan madura akan cepat teralisasi. pengurangan angka kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Madura akan segera terwujud," pungkasnya. (RoHa)