Skip to main content

Demokrat Jatim Bantah Pasang Spanduk Bergambar Khofifah dan AHY

SURABAYA (Mediabidik) – Sejumlah titik jalan utama di kota Surabaya dan Sidoarjo sejak kemarin (20/3) muncul spanduk bertuliskan 'Khofifah Menang AHY Presiden'. Spanduk bergambar Khofifah dan Agus Harimurty Yudhoyono (AHY) lengkap dengan slogan 'S14P' khas Partai Demokrat itu diduga kuat dipasang untuk tujuan dan kepentingan tertentu. 

Sekretaris DPD Partai Demokrat Jawa Timur Renville Antonio memastikan bahwa spanduk itu bukan dipasang oleh Partai Demokrat. Meskipun faktanya, banyak sekali masyarakat Jawa Timur yang ingin AHY maju di pemilihan presiden 2019 mendatang. Partai Demokrat Jatim memastikan munculnya spanduk itu tidak berkaitan dengan Partai Demokrat baik structural maupun kader-kader di daerah. 

"Kami tidak tahu siapa yang memasang spanduk itu, namun Kami juga tidak bisa menahan dukungan-dukungan yang muncul terhadap sosok Mas AHY," jelas Renville Antonio, saat dikonfirmasi, Rabu (21/3).

Menurutnya, kata Renville, model strategi semacam ini adalah cara lama yang pernah dilakukan pihak-pihak tertentu dengan tujuan dan maksud tertentu pula. Ia ingat ketika zaman Ketua Umum Demokrat Anas Urbaningrum dan Nazarudin terkena masalah, muncul atribut-atribut yang dipasang untuk menjatuhkan Partai Demokrat. Nah, di pilgub Jatim ini, cara itu kembali dilakukan meskipun masyarakat luas saat ini sudah lebih cerdas dan tidak begitu saja percaya. 

"Ada pihak-pihak yang iri dan tidak suka dengan kesolidan PArtai Demokrat, khususnya di Pilgub Jatim ini. Apalagi di berbagai hasil survey, Partai Demokrat terbukti paling solid memenangkan pasangan Khofifah-Emil," sebut Sekretaris Pemenangan pasangan calon gubernur Khofifah Indar Parawansa dan calon wakil Gubernur Emil Dardak ini.

Lanjut Renville, Ia menjamin seluruh kader Partai Demokrat baik di tingkat provinsi (DPD), DPC hingga PAC (Kecamatan) paham terhadap cara kerja partai Demokrat di pilkada ini. Apalagi dalam Rapimnas Partai Demokrat beberapa waktu lalu di Jakarta, sama sekali tidak membahas perihal pemilihan presiden 2019. 

"Rapimnas Demokrat diputuskan, tidak akan membahas Pilpres sampai dengan 171 pilkada serentak selesai," tandasnya. 

Sedangkan untuk AHY, didaulat sebagai ketua Kosgama (komando Tugas Bersama) Partai Demokrat yang tugasnya memenangkan calon-calon kepala daerah yang diusung Partai Demokrat secara nasional.

Sebab, dalam 171 pilkada serentak tahun 2018 ini, sesuai arahan ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, memiliki presentase target kemenangan yang cukup besar. Yakni menang 35% secara nasional dan di Jawa Timur Ketua DPD Partai Demokrat Jatim Soekarwo menargetkan menang 75% dari 18 pilkada dan 1 pilgub. 

"Kerja kami sekarang ini focus di pilkada, tidak ada yang lain, jadi kami tidak terpengaruh dengan spanduk-spanduk semacam itu," tegas Renville. (RoHa)

Comments

Popular posts from this blog

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Oknum Staf Kecamatan Dukuh Pakis Pungli KTP, KK dan Akte Kelahiran Rp 8.2 Juta

SURABAYA (Mediabidik) – Mahalnya biaya untuk pengurusan KTP, KK dan Akte Kelahiran, itulah yang terjadi di kecamatan Dukuh Pakis Surabaya yang dialami oleh Sri Wulansari warga asal Kediri. Hanya ingin pindah tempat menjadi warga Surabaya dia harus mengeluarkan biaya Rp 8.2 juta kepada oknum staf kecamatan Dukuh Pakis yang bernama Sugeng, hanya menulis nama, alamat, tempat tanggal lahir dan nama orang tua di kertas kosong dia sudah mendapatkan KTP dan KSK Surabaya tanpa harus membawa surat pindah tempat dari Dispenduk Capil Kediri. Hal itu disampaikan Andi kerabat dari Sri Wulandari saat ditemui di kantor Humas pemkot Surabaya, Selasa (5/12) mengatakan, hanya dengan menyerahkan nama, tempat tanggal lahir dan orang tua sudah dapat KTP dan KSK Surabaya. "Untuk data cabut bendel dari Dispenduk capil dari Kediri tidak perlu, cukup hanya mengisi data nama, tempat tanggal lahir dan nama orang tua, janjinya seminggu jadi, ternyata sebulan lebih baru jadi. Untuk pembua