Skip to main content

Tidak Mau Salah Pilih Lagi, Risma Janji Akan Lebih Teliti Tentukan Dirut PD Pasar

SURABAYA (Mediabidik) - Dalam menentukan jabatan Dirut perusahaan daerah wali kota Surabaya Tri Rismaharini berjanji akan lebih teliti lagi. Ia tidak ingin lagi ada dirut BUMD Kota Surabaya menjadi tersangka. Hal ini dikatakan Risma usai melakukan sidak dan bersih-bersih Pasar Keputran Selatan.

Menurutnya, sudah ada rencana dan anggaran untuk revitalitalisasi tapi tidak bisa dilakukan karena Dirut PD Pasar Surya menjadi tersangka dugaan korupsi penyalahgunaan anggaran pasar.

"Sebetulnya sudah ada (rencana) anggaran untuk revitalisasi tapi direkture 
mlebu (jadi tersangka)," ujar Risma disela bersih-bersih pasar, Senin (5/3/2018).


Ia mengaku akan lebih teliti dan detil lagi dalam menentukan dirut BUMD khususnya PD Pasar Surya. 

"Kemarin sudah ada masuk (daftar dirut PD Pasar Surya) tapi saya sudah kapok tak tekokne tonggone piye, nang kantore piye kemarin ada beberapa masuk ke meja saya tak tolak. Selama jadi walikota ada dua direktur masuk. Jadi aku gak mau lagi, jadi ini masalahnya kan pasar ini kan untuk orang tidak mampu," ungkap Risma.

Ia meminta kepada para calon dirut PD Pasar Surya yang akan mendaftar agar lebih mempunyai hati dan perasaan pada wong cilik.


Bahkan Wali Kota perempuan pertama di Surabaya ini minta calon dirut agar membatalkan niatnya jika hanya ingin menjadi kaya.

"Jadi kalau daftar dilihat, kalau tidak punya perasaan itu tidak usah daftar, tidak punya perasaan untuk orang kecil dan niatnya mau kaya saja, gak usah daftar, gak usah daftar," pungkas Risma.(pan) 

Comments

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni