Skip to main content

Dianggap Tidak Tegas, Komisi A Jatim Akan Panggil Bawaslu

SURABAYA (Mediabidik) -  Dianggap Kurang tegas  dalam penertiban baliho pasangan calon pilgub Jatim, komisi A DPRD Jatim akan memanggil Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jatim untuk menyampaikan alasannya.

"Banyak keluhan dari bawah kalau Bawaslu Jatim lemah kinerjanya. Panwaslu di daerah juga kurang tegas dalam menertibkan baliho paslon di musim kampanye saat ini, " ungkap Husnul Aqib anggota Komisi A DPRD Jatim saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (5/3).

Politisi asal Lamongan ini berharap Bawaslu Jatim selaku atasan dari Panwaslu kabupaten/kota seharusnya secara tegas dalam memberikan teguran jika ada Panwaslu mencoba tak netral di Pilgub Jatim.

"Kami akan panggil semuanya, karena ada tim paslon mengeluh adanya ketidaknetralan dari Panwaslu setempat," terangnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, gara-gara tebang pilih dalam menertibkan baliho paslon cagub Jatim, Partai Golkar Jatim selaku pengusung paslon nomor 1 Khofifah-Emil melaporkan Panwaslu kota Surabaya ke Bawaslu Jatim.

Wakil sekretaris Bappilu Partai Golkar Jatim Aan Ainur Rofik mengatakan partai Golkar melihat Panwaslu kota Surabaya terkesan rajin dalam menertibkan baliho Khofifah-Emil. Disisi lain baliho paslon Gus Ipul-Puti tak ditertibkan oleh Panwaslu kota Surabaya.

"Ada lima spanduk pasangan Saifullah Yusuf Puti Guntur Soekarno yang sampai hari jumat lalu belum diturunkan. Padahal, spanduk tersebut ada di jalan protokol dan ukurannya besar. Ada lima titik yang saya tahu mungkin baru dirubah hari ini, itu dipasang megah dan tidak ada teguran untuk mencopot itu. Contohnya saja di wilayah Keputran, Kupang dan Gunung Sari dan tidak ada teguran," tegasnya.

Aan juga mengaku kecewa dengan Bawaslu Jatim. Pasalnya,badan yang dipimpin oleh Mohammad Amin tersebut mengeluh tidak punya alat untuk menurunkan baliho berskala besar. Alasan itu dinilai tidak berdasar, dan bentuk kurang profesionalnya kinerja Bawaslu. (RoHa)

Comments

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni