Skip to main content

Lima Kriteria Cagub Yang Ditetapkan Para Guru PGRI Ada Pada Gus Ipul

SURABAYA (Mediabidik) - Calon Gubernur Jawa Timur nomor urut dua, Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menghadiri undangan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), Jumat (23/3) di Surabaya.

Pertemuan yang diikuti oleh ratusan guru se-Jatim, baik guru aktif hingga pensiunan ini dilakukan untuk mengetahui program maupun misi Gus Ipul jika kelak menjadi gubernur.

Gus Ipul yang diberikan kesempatan memberikan sambutan memastikan bahwa dunia pendidikan menjadi salah satu fokus perhatiannya. 

Menurut Keponakan KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) ini, untuk memperkuat pendidikan, ada tiga bidang yang harus menjadi perhatian pemerintah yakni kesejahteraan guru, fasilitas pendidikan, dan tata kelola sekolah. 

"Kami sepakat untuk memberikan perhatian kepada guru dan sekolah. Baik negeri dan swasta," kata Gus Ipul pada sambutannya. 

Pertama soal guru. Menurutnya, untuk meningkatkan kualitas pendidikan diawali dengan meningkatkan kesejahteraan para guru. 

Oleh karenanya, dalam hal peningkatan kesejahteraan guru pihaknya akan melakukan intervensi melalui kebijakan pemerintah provinsi.

"Saya sepakat, kita di titik ini juga karena jasa guru. Oleh karenanya kami setuju bahwa perlu adanya interveni untuk menyejahterakan guru. Terutama guru swasta," jelas kandidat yang berpasangan dengan Cawagub Puti Guntur Soekarno ini.

Gus Ipul tak memungkiri bahwa saat ini para guru dihadapkan dengan masalah kesejahteraan. 

Belum lagi dengan moratorium CPNS yang saat ini tengah diberlakukan oleh pemerintah pusat. Ia memahami beratnya sebagai seorang pendidik.


Gus Ipul lantas bercerita bahwa ia merupakan anak dari guru agama. Sang ayah, Ahmad Yusuf Cholil adalah guru agama di salah satu SMP Negeri di Pasuruan. 

Sedangkan sang ibu, Sholichah Hasbulloh, juga merupakan guru agama di salah satu SD Negeri di Pasuruan. 

"Bapak dan ibu saya juga merupakan anggota PGRI. Sehingga, dalam darah saya juga mengalir darah PGRI," ujar keponakan Gusdur ini. 

Selain memperhatikan kesejahteraan guru, pihaknya juga akan meningkatkan fasilitas serta memperbaiki tata kelola pendidikan dan sekolah. 

Di antaranya melalui program Dik Dilan (Pendidikan Gratis Dilanjutkan). "Kami ingin meningkatkan kualitas para lulusan sekolah melalui wajib belajar 12 tahun. Kami harapkan, peningkatan kualitas pendidikan akan sekaligus berdampak positif mutu lulusannya," jelasnya. 

Di sisi lain, Ketua PGRI Jatim, Ichwan Sumadi, mengapresiasi dengan adanya program yang pro pendidikan, khususnya bagi para guru. 

Terlebih berdasarkan data yang dimiliki PGRI, saat ini jumlah guru di Jatim mencapai 550 ribu dan baru sekitar 480 ribu yang memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK). 

Dari jumlah tersebut, yang bersertifikat baru lah 279 ribu. "Kami berterimakasih kepada Gus Ipul yang mengerti dengan masalah kami. Kami telah catat dan menjadi masukan penting bagi kami dalam menentukan pilihan," ujar Ichwan ketika dikonfirmasi di sela acara. 

Melalui forum tersebut, pihaknya berharap bahwa para anggota bisa menentukan sosok pemimpin terbaiknya yang menurut PGRI harus memenuhi lima kriteria. 

"Kriteria sosok pemimpin itu harus lah yang memiliki wawasan luas, dikenal masyarakat, peduli terhadap pendidikan, peduli terhadap nasib guru, dan peduli terhadap PGRI," pungkasnya. (RoHa)

Comments

Popular posts from this blog

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Oknum Staf Kecamatan Dukuh Pakis Pungli KTP, KK dan Akte Kelahiran Rp 8.2 Juta

SURABAYA (Mediabidik) – Mahalnya biaya untuk pengurusan KTP, KK dan Akte Kelahiran, itulah yang terjadi di kecamatan Dukuh Pakis Surabaya yang dialami oleh Sri Wulansari warga asal Kediri. Hanya ingin pindah tempat menjadi warga Surabaya dia harus mengeluarkan biaya Rp 8.2 juta kepada oknum staf kecamatan Dukuh Pakis yang bernama Sugeng, hanya menulis nama, alamat, tempat tanggal lahir dan nama orang tua di kertas kosong dia sudah mendapatkan KTP dan KSK Surabaya tanpa harus membawa surat pindah tempat dari Dispenduk Capil Kediri. Hal itu disampaikan Andi kerabat dari Sri Wulandari saat ditemui di kantor Humas pemkot Surabaya, Selasa (5/12) mengatakan, hanya dengan menyerahkan nama, tempat tanggal lahir dan orang tua sudah dapat KTP dan KSK Surabaya. "Untuk data cabut bendel dari Dispenduk capil dari Kediri tidak perlu, cukup hanya mengisi data nama, tempat tanggal lahir dan nama orang tua, janjinya seminggu jadi, ternyata sebulan lebih baru jadi. Untuk pembua