Skip to main content

Lima Kriteria Cagub Yang Ditetapkan Para Guru PGRI Ada Pada Gus Ipul

SURABAYA (Mediabidik) - Calon Gubernur Jawa Timur nomor urut dua, Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menghadiri undangan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), Jumat (23/3) di Surabaya.

Pertemuan yang diikuti oleh ratusan guru se-Jatim, baik guru aktif hingga pensiunan ini dilakukan untuk mengetahui program maupun misi Gus Ipul jika kelak menjadi gubernur.

Gus Ipul yang diberikan kesempatan memberikan sambutan memastikan bahwa dunia pendidikan menjadi salah satu fokus perhatiannya. 

Menurut Keponakan KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) ini, untuk memperkuat pendidikan, ada tiga bidang yang harus menjadi perhatian pemerintah yakni kesejahteraan guru, fasilitas pendidikan, dan tata kelola sekolah. 

"Kami sepakat untuk memberikan perhatian kepada guru dan sekolah. Baik negeri dan swasta," kata Gus Ipul pada sambutannya. 

Pertama soal guru. Menurutnya, untuk meningkatkan kualitas pendidikan diawali dengan meningkatkan kesejahteraan para guru. 

Oleh karenanya, dalam hal peningkatan kesejahteraan guru pihaknya akan melakukan intervensi melalui kebijakan pemerintah provinsi.

"Saya sepakat, kita di titik ini juga karena jasa guru. Oleh karenanya kami setuju bahwa perlu adanya interveni untuk menyejahterakan guru. Terutama guru swasta," jelas kandidat yang berpasangan dengan Cawagub Puti Guntur Soekarno ini.

Gus Ipul tak memungkiri bahwa saat ini para guru dihadapkan dengan masalah kesejahteraan. 

Belum lagi dengan moratorium CPNS yang saat ini tengah diberlakukan oleh pemerintah pusat. Ia memahami beratnya sebagai seorang pendidik.


Gus Ipul lantas bercerita bahwa ia merupakan anak dari guru agama. Sang ayah, Ahmad Yusuf Cholil adalah guru agama di salah satu SMP Negeri di Pasuruan. 

Sedangkan sang ibu, Sholichah Hasbulloh, juga merupakan guru agama di salah satu SD Negeri di Pasuruan. 

"Bapak dan ibu saya juga merupakan anggota PGRI. Sehingga, dalam darah saya juga mengalir darah PGRI," ujar keponakan Gusdur ini. 

Selain memperhatikan kesejahteraan guru, pihaknya juga akan meningkatkan fasilitas serta memperbaiki tata kelola pendidikan dan sekolah. 

Di antaranya melalui program Dik Dilan (Pendidikan Gratis Dilanjutkan). "Kami ingin meningkatkan kualitas para lulusan sekolah melalui wajib belajar 12 tahun. Kami harapkan, peningkatan kualitas pendidikan akan sekaligus berdampak positif mutu lulusannya," jelasnya. 

Di sisi lain, Ketua PGRI Jatim, Ichwan Sumadi, mengapresiasi dengan adanya program yang pro pendidikan, khususnya bagi para guru. 

Terlebih berdasarkan data yang dimiliki PGRI, saat ini jumlah guru di Jatim mencapai 550 ribu dan baru sekitar 480 ribu yang memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK). 

Dari jumlah tersebut, yang bersertifikat baru lah 279 ribu. "Kami berterimakasih kepada Gus Ipul yang mengerti dengan masalah kami. Kami telah catat dan menjadi masukan penting bagi kami dalam menentukan pilihan," ujar Ichwan ketika dikonfirmasi di sela acara. 

Melalui forum tersebut, pihaknya berharap bahwa para anggota bisa menentukan sosok pemimpin terbaiknya yang menurut PGRI harus memenuhi lima kriteria. 

"Kriteria sosok pemimpin itu harus lah yang memiliki wawasan luas, dikenal masyarakat, peduli terhadap pendidikan, peduli terhadap nasib guru, dan peduli terhadap PGRI," pungkasnya. (RoHa)

Comments

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni