Ormas Projo Terapkan Politik Bebas Aktif di Pilgub Jatim

SURABAYA (Mediabidik) - Meski PDIP sudah ikrar dan bulat mengusung kembali Joko Widodo sebagai calon presiden 2019, ormas Pro Jokowi (Projo) terapkan politik bebas aktif di Pilgub Jatim 2018. ProJo tidak mau ditarik-tarik untuk mendukung salah satu pasangan calon.

"Kita bukan netral, tapi politik bebas aktif. Anggota dan pengurus relawan Projo diberi kebebasan untuk menentukan pilihan kepada salah satu pasangan calon gubernur," kata Ketua Ormas Projo Jatim, Suhandoyo, di Surabaya, Senin (12/3).

Anggota DPRD Jatim itu menjelaskan, Projo berdiri sebelum adanya Pilgub Jatim 2018. Awal Projo lahir sebagai relawan untuk mendukung Jokowi menjadi presiden, dan saat ini sudah menjadi ormas.Anggota Projo ada dari kalangan politisi, non politisi, dan pengusaha,

"Projo didirikan untuk mengawal program nawacita yang digariskan oleh Presiden Jokowi. Sehingga tidak ada kewajiban anggota Projo memilih salah satu calon," paparnya.

Projo optimis tidak ada instruksi dari Presiden Jokowi untuk mendukung salah satu paslon karena mantan Gubernur DKI Jakarta itu hanya memikirkan nasib masa depan Bangsa Indonesia.

"Program-program Jokowi diawasi oleh ormas Projo, mana yang efektif dan mana yang tidak efektif," tegasnya.

Saat ini jumlah pengurus Projo di Jatim ada 28 ribu orang yang sudah ber-KTA. Jumlah itu belum termasuk anggota yang tersebar di kabupaten-kota di Jatim.(RoHa)

Comments

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni...

Mediabidik.com

Search This Blog