Skip to main content

Eri : Ini Bagian Dari Resiko Tugas Yang Harus Dijalankan

SURABAYA (Mediabidik) – Eri Cahyadi Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang (DPR-KPCKTR), akhirnya menjelaskan perihal kronologis teror penembakan mobil pribadinya, Rabu(14/3/2018) kemarin.

Kepada sejumlah awak media, Ery menjelaskan bahwa kejadian penembakan tersebut pada siang hari dan saat itu dirinya tidak di dalam mobil.

"Mobil yang parkir ada kerusakan lah, itu istilahnya. Sehingga kita lapor ke polisi untuk di tindak lanjuti," papar Ery Cahyadi di kantor nya, Kamis(15/3/2018).

Untuk selanjutnya, kata Ery, biarkan pihak kepolisian yang menanganinya. Tapi terlepas dari itu, Ia menegaskan, bahwa kemungkinan terjadinya insiden ini adalah bagian dari resiko tugas yang harus di jalankan.

"Mungkin bisa karena penertiban, bisa karena proyek pembangunan atau perizinan. Bisa apa sajalah. Tapi sebenarnya ini hal biasa yang harus kita terima ketika menjalankan tugas," katanya.

Dengan kejadian ini, dirinya tak akan pernah menghentikan program dan tugas kegiatan dinas. Jika sesuatu resiko terjadi lagi, dirinya tidak akan memperdulikannya dan berdoa kepada sang pencipta.

"Kita tetap akan jalan apapun yang terjadi sesuai 'Amal makruf nahi mungkar'. Ya sudah kita akan berpasrah pada Allah dalam menjalankan tugas," tegasnya.

Mengenai perkembangan kasus tersebut, Ery meminta untuk menanyakan kepada pihak kepolisian yang kini tengah bertugas mengungkap motif sesungguhnya dan siapa saja pelakunya.

Sekedar diketahui teror penembakan yang menimpa Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang (DPR-KPCKTR) pemkot Surabaya diduga terkait dengan penertiban salah satu  bangunan bengkel motor gede (Moge) yang berada di Jalan Ketintang Madya oleh Satpol PP yang dianggap melanggar garis sempadan jalan.(pan) 

Comments

Popular posts from this blog

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Oknum Staf Kecamatan Dukuh Pakis Pungli KTP, KK dan Akte Kelahiran Rp 8.2 Juta

SURABAYA (Mediabidik) – Mahalnya biaya untuk pengurusan KTP, KK dan Akte Kelahiran, itulah yang terjadi di kecamatan Dukuh Pakis Surabaya yang dialami oleh Sri Wulansari warga asal Kediri. Hanya ingin pindah tempat menjadi warga Surabaya dia harus mengeluarkan biaya Rp 8.2 juta kepada oknum staf kecamatan Dukuh Pakis yang bernama Sugeng, hanya menulis nama, alamat, tempat tanggal lahir dan nama orang tua di kertas kosong dia sudah mendapatkan KTP dan KSK Surabaya tanpa harus membawa surat pindah tempat dari Dispenduk Capil Kediri. Hal itu disampaikan Andi kerabat dari Sri Wulandari saat ditemui di kantor Humas pemkot Surabaya, Selasa (5/12) mengatakan, hanya dengan menyerahkan nama, tempat tanggal lahir dan orang tua sudah dapat KTP dan KSK Surabaya. "Untuk data cabut bendel dari Dispenduk capil dari Kediri tidak perlu, cukup hanya mengisi data nama, tempat tanggal lahir dan nama orang tua, janjinya seminggu jadi, ternyata sebulan lebih baru jadi. Untuk pembua