Skip to main content

Komisi B Jatim Dorong Dinas Pertanian Kembangkan Teknologi Komoditas Bawang Putih

SURABAYA (Mediabidik) - Fakta dilapangan komoditas jenis bawang putih lokal kualitasnya kalah dengan bawang putih impor, alasanya masyarakat kita lebih suka mengkonsumsi bawang putih impor asal cina.

Ahmad Firdaus Ketua Komisi B DPRD Jatim yang membidangi perekonomian juga mengakui kalau kualitas bawang putih impor lebih bagus dari bawang asal Indonesia, akan tetapi kita tidak boleh berdiam diri saja tanpa ada usaha gimana caranya bawang putih kita terutama di Jawa Timur kualitasnya bisa bersaing dengan bawang putih impor asal Cina. 

" Kami mendorong Dinas Pertanian untuk terus berusaha mengembangkan inovasi teknologi khususnya komoditas bawang putih," terang Ahmad Firdaus saat di temui di ruang kerjanya, Senin (26/3).

Politisi asal Partai Getindra Jatim ini juga mengakui kalau stock bawang putih lokal tdak bisa memenuhi kebutuhan kuota di Jawa Timur, sehingga ini yang menyebabkan Jawa Timur harus mengimpor dan ini terpaksa harus dilakukan. 

Pria asli Lamongan ini juga memantau terkait tata niaga bawang putih di Jawa Timur selalu kekurangan, namun dirinya menghimbau kepada Dinas Peridustrian dan Perdagangan Jatim supaya tidak mendatangkan Impor bawang putih masuk ke Jawa Timur. 

" Harus ada kontrol bawang putih impor asal cina karena bawang putih lokal asal jawa timur masih ada harapan untuk di mengingat di Jawa Timur banyak wilayah yang daerah nya di dataran tinggi," jelas Firdaus. 

Karena itu pihak Komisi B mendorong kepada Dinas Pertanian Jawa Timur untuk terus melakukan terobosan mengembangkan teknolgi komoditas bawang putih lokal.

" Dalam waktu dekat kami (Komisi B) akan ajak hearing dengan dinas dinas terkait untuk membahas tata niaga dan pengembangkan kualitas bawang putih lokal,  supaya bawang putih kita bisa diakui oleh masyarakat Jatim," Pungkas Firdaus penuh optimesme. (RoHa)

Comments

Popular posts from this blog

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Oknum Staf Kecamatan Dukuh Pakis Pungli KTP, KK dan Akte Kelahiran Rp 8.2 Juta

SURABAYA (Mediabidik) – Mahalnya biaya untuk pengurusan KTP, KK dan Akte Kelahiran, itulah yang terjadi di kecamatan Dukuh Pakis Surabaya yang dialami oleh Sri Wulansari warga asal Kediri. Hanya ingin pindah tempat menjadi warga Surabaya dia harus mengeluarkan biaya Rp 8.2 juta kepada oknum staf kecamatan Dukuh Pakis yang bernama Sugeng, hanya menulis nama, alamat, tempat tanggal lahir dan nama orang tua di kertas kosong dia sudah mendapatkan KTP dan KSK Surabaya tanpa harus membawa surat pindah tempat dari Dispenduk Capil Kediri. Hal itu disampaikan Andi kerabat dari Sri Wulandari saat ditemui di kantor Humas pemkot Surabaya, Selasa (5/12) mengatakan, hanya dengan menyerahkan nama, tempat tanggal lahir dan orang tua sudah dapat KTP dan KSK Surabaya. "Untuk data cabut bendel dari Dispenduk capil dari Kediri tidak perlu, cukup hanya mengisi data nama, tempat tanggal lahir dan nama orang tua, janjinya seminggu jadi, ternyata sebulan lebih baru jadi. Untuk pembua