Ini Jawaban Ketua Komisi D, Soal Keterlambatan Pencairan Beasiswa Pendidikan

SURABAYA (Mediabidik) - Lambatnya pencairan dana beasiswa bagi mahasiswa berprestasi di Surabaya, ahkirnya terjawab. Hal itu disampaikan Ketua Komisi D DPRD Surabaya Agustin Poliana setelah mendapat penjelasan dari Kepala Dinas Pendidikan kota Surabaya Iksan, Selasa (20/3/2018) malam.

Agustin mengatakan, memang sejak dialihkannya dana bantuan beasiswa bagi warga miskin kurang lebih 820 mahasiswa dari Dinsos ke Dispendik, memang mengalami keterlambatan.

"Di karenakan Diknas mulai mendata dan memverifikasi kembali jumlah kebutuhan para mahasiswa tersebut, yang semula 3 juta per anak atau perbulan, akan di tambah sesuai kebutuhan, misalkan kebutuhan anak tersebut 4 juta atau lebih. Jadi org tua tidak perlu lagi menambah kekurangannya atau mencari pinjaman lagi untuk UKT." ucap ketua Komisi D Surabaya.

Ketua Komisi D juga menambahkan, sedangkan uang saku yg semula 400 ribu/bln/anak akan di tambah 500 ribu. Sedangkan untuk biaya operasional anak-anak yang mendapat beasiswa juga akan ditambah sesuai kebutuhan.

" Masing-masing kampus kan beda termasuk fakultasnya juga beda, dinas pendidikan juga sudah melakukan koordinasi dengan pihak perguruan tinggi. Memang sekarang lagi dilakukan verifikasi manakala anak-anak yang mendapat beasiswa dari pemkot mengalami keterlambatan. Termasuk kalau seandainya ada yang sudah membayar sendiri akan di ganti oleh diknas."imbuhnya.

Masih menurut anggota dewan dari fraksi PDI P, dinas juga masih menunggu hasil verifikasi terkait IP (Indeks Prestasi) anak-anak tersebut sesuai standart pemkot 2,75 tiap semester, manakala semester berikut nya tidak mencapai maka dana beasiswa tersebut akan di cabut.

"Mudah mudahan semua permasalah keterlambatan beasiswa bagi masyarakat miskin akhir maret ini bisa selesai semua,"harapnya. (pan)

Comments

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Oknum Staf Kecamatan Dukuh Pakis Pungli KTP, KK dan Akte Kelahiran Rp 8.2 Juta

SURABAYA (Mediabidik) – Mahalnya biaya untuk pengurusan KTP, KK dan Akte Kelahiran, itulah yang terjadi di kecamatan Dukuh Pakis Surabaya yang dialami oleh Sri Wulansari warga asal Kediri. Hanya ingin pindah tempat menjadi warga Surabaya dia harus mengeluarkan biaya Rp 8.2 juta kepada oknum staf kecamatan Dukuh Pakis yang bernama Sugeng, hanya menulis nama, alamat, tempat tanggal lahir dan nama orang tua di kertas kosong dia sudah mendapatkan KTP dan KSK Surabaya tanpa harus membawa surat pindah tempat dari Dispenduk Capil Kediri. Hal itu disampaikan Andi kerabat dari Sri Wulandari saat ditemui di kantor Humas pemkot Surabaya, Selasa (5/12) mengatakan, hanya dengan menyerahkan nama, tempat tanggal lahir dan orang tua sudah dapat KTP dan KSK Surabaya. "Untuk data cabut bendel dari Dispenduk capil dari Kediri tidak perlu, cukup hanya mengisi data nama, tempat tanggal lahir dan nama orang tua, janjinya seminggu jadi, ternyata sebulan lebih baru jadi. Untuk pembua

Mediabidik.com

Search This Blog