Ini Jawaban Ketua Komisi D, Soal Keterlambatan Pencairan Beasiswa Pendidikan

SURABAYA (Mediabidik) - Lambatnya pencairan dana beasiswa bagi mahasiswa berprestasi di Surabaya, ahkirnya terjawab. Hal itu disampaikan Ketua Komisi D DPRD Surabaya Agustin Poliana setelah mendapat penjelasan dari Kepala Dinas Pendidikan kota Surabaya Iksan, Selasa (20/3/2018) malam.

Agustin mengatakan, memang sejak dialihkannya dana bantuan beasiswa bagi warga miskin kurang lebih 820 mahasiswa dari Dinsos ke Dispendik, memang mengalami keterlambatan.

"Di karenakan Diknas mulai mendata dan memverifikasi kembali jumlah kebutuhan para mahasiswa tersebut, yang semula 3 juta per anak atau perbulan, akan di tambah sesuai kebutuhan, misalkan kebutuhan anak tersebut 4 juta atau lebih. Jadi org tua tidak perlu lagi menambah kekurangannya atau mencari pinjaman lagi untuk UKT." ucap ketua Komisi D Surabaya.

Ketua Komisi D juga menambahkan, sedangkan uang saku yg semula 400 ribu/bln/anak akan di tambah 500 ribu. Sedangkan untuk biaya operasional anak-anak yang mendapat beasiswa juga akan ditambah sesuai kebutuhan.

" Masing-masing kampus kan beda termasuk fakultasnya juga beda, dinas pendidikan juga sudah melakukan koordinasi dengan pihak perguruan tinggi. Memang sekarang lagi dilakukan verifikasi manakala anak-anak yang mendapat beasiswa dari pemkot mengalami keterlambatan. Termasuk kalau seandainya ada yang sudah membayar sendiri akan di ganti oleh diknas."imbuhnya.

Masih menurut anggota dewan dari fraksi PDI P, dinas juga masih menunggu hasil verifikasi terkait IP (Indeks Prestasi) anak-anak tersebut sesuai standart pemkot 2,75 tiap semester, manakala semester berikut nya tidak mencapai maka dana beasiswa tersebut akan di cabut.

"Mudah mudahan semua permasalah keterlambatan beasiswa bagi masyarakat miskin akhir maret ini bisa selesai semua,"harapnya. (pan)

Comments

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni

Mediabidik.com

Search This Blog