Skip to main content

Kota Surabaya Mendapat Jatah 705 Formasi CPNS

SURABAYA (Mediabidik) - Formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang diajukan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Surabaya kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negera (PAN) dan Reformasi Birokrasi (RB) sejumlah 987 formasi. Dari jumlah usulan tersebut, kemudian disetujui 705 formasi.

Kepala Bagian Humas Pemkot Surabaya Febriadhitya Prajatara mengatakan, dari usulan 987 formasi tersebut, terbagi menjadi tiga tenaga yang dibutuhkan. Pertama terdiri dari 241 tenaga kesehatan, 163 tenaga teknis dan 583 tenaga pendidikan. "Tenaga pendidikan untuk guru SD, 404 formasi dan guru SMP 179 formasi," kata Febriadhitya di Kantor Bagian Humas, Rabu (30/10/2019).

Ia menjelaskan, dari jumlah formasi yang diusukan, Kementerian PAN dan RB menyetujui 705 formasi. Rinciannya yakni, 171 formasi tenaga kesehatan, 106 tenaga teknis, dan 428 tenaga pendidikan. "Jadi untuk tenaga pendidik guru SD total 395 formasi, dan guru SMP 33 formasi," ujarnya.

Sementara itu, untuk pendaftaran penerimaan CPNS formasi tahun 2019 akan dilakukan serentak secara online melalui laman https://sscasn.bkn.go.id. Untuk itu, pihaknya mengimbau kepada para peminat agar terlebih dahulu memenuhi syarat yang telah ditentukan dalam pengumuman penerimaan CPNS tahun 2019. "Seleksi CPNS tahun 2019 menggunakan metode Computer Assised Test (CAT) dengan beberapa tahapan seleksi," terangnya.

Febriadhitya menyebut, tahapan itu diantaranya Seleksi Kompetensi Dasar (SKD), terdiri dari Tes Wawasan Kebangsaan (TWK), Tes Intelegensia Umum (TIU), Tes Karakteristik Pribadi (TKP). Kemudian tes berikutnya adalah Seleksi Kompetensi Bidang (SKB).

"Nanti jadwal pelaksanaan rekruitmen ini di mulai November untuk pengumuman dan pendaftarannya. Lalu pengumuman integrasi dari nilai SKD dan SKB pada bulan April 2020," kata dia.

Dari semua tahapan itu, Febriadhitya memastikan, bahwa selama pelaksanaan penerimaan CPNS tahun 2019, peserta tidak dikenakan biaya sepeser pun. Mulai dari pengumuman sampai dengan pengangkatan menjadi PNS semuanya gratis. "Jadi gratis dari awal sampai diangkat menjadi PNS," imbuhnya.

Kendati demikian, pihaknya berharap kepada masyarakat agar mewaspadai terhadap pihak atau oknum tidak bertanggung jawab yang melakukan tindak pidana penipuan. "Biasanya dengan cara menawarkan jasa dan menjanjikan dapat diterima sebagai CPNS dengan menerima imbalan tertentu atau tidak," pungkas dia (pan)

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...

Komisi B Dorong Pemkot Naikan APBD Surabaya Rp10 T

SURABAYA (Mediabidik) – Komisi B mendorong pemerintah kota (Pemkot) Surabaya untuk menaikan APBD 2019 naik menjadi Rp10 triliun. "Kemarin dari Rp9.9 triliun sekarang kita dorong menjadi Rp10 triliun," ujar Luthfiyah Ketua Komisi B DPRD Kota Surabaya, Rabu (02/10/2019) siang. APBD Rp10 triliun, Politisi Gerinda ini meminta Pemkot untuk mempersiapkan pembahasannya seperti apa untuk Rp10 triliun ini. "Akan kita tanyain mereka (pemkot) siap apa tidak, karena kita mendorong untuk kesana, insya allah kata mereka siap," paparnya. Untuk itu, pihaknya segera akan mengundang semua dinas - dinas terkait, untuk membahas APBD Rp10 triliun ini. "Untuk BUMD nya besok Senin kita diundang," pungkasnya. (pan) Foto : Ketua Komisi B DPRD Surabaya Lutfiyah