Skip to main content

Akhiri Permusuhan, Polda Jatim Pertemukan PSHT dan Pagar Nusa

SURABAYA (Mediabidik) - Perseteruan perguruan silat Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) dan Pagar Nusa di Jawa Timur akhirnya berakhir damai. Hal ini setelah Polda Jatim mempertemukan kedua belah pihak di ruang Bromo Mapolda, Selasa (29/10).

Puluhan tokoh PSHT dan Pagar Nusa wilayah Jatim ini bersepakat bersama-sama untuk saling menjaga agar tetap kondusif, aman dan damai.

Hadir dalam silaturahim ini Wakapolda Jatim Brigjen Pol Drs Djamaludin, Dirintelkam Polda Jatim Kombes Pol Drs Teddy Setiady, M.H, Wadirintelkam Polda Jatim AKBP Iwan Surya Ananta S.I.K. Sedangkan dari Perguruan Silat yakni Ketum PSHT Pusat Madiun Drs R Moerdjoko dan Ketum IPSNU Pagar Nusa Jatim H Abdul Muchid. 

Brigjen Pol Djamaludin dalam sambutannya mengucapkan terimakasihny lantaran memenuhi undangan silaturahimnya. Melihat adanya kesalahpahaman antara perguruan pencak silat PSH Terate dengan Pagar Nusa kemarin, pihaknya sebagai Wakapolda meminta agar permasalahan ini segera diselesaikan.

"Mari kita bertukar pikiran agar masalah ini tidak semakin membesar dan menimbulkan korban lagi," terangnya. 

Sementara, Dirintelkam Polda Jatim Kombes Pol Teddy Setiady mengaku prihatin dengan kejadian kemarin yang seharusnya tidak terjadi. "Kita ketahui bersama mulai dari perbatasan Jawa Tengah masih sering terjadi kesalahpahaman antar perguruan pencak silat. Saya berharap kejadian yang menimbulkan korban jiwa tersebut bisa dihindari," katanya. 

Pergerakan massa, kata Teddy, menjadi permasalahan yang sulit dihadapi. Setiap ada kegiatan pencak silat pasti ada pergerakan massa yang banyak.

"Langkah pertama untuk menghentikan kesalahpahamam tersebut yaitu dengan pengawasan internal, kalau dilimpahkan kepada pengamaman dari Polri maupun dari pengamanan internal perguruan pencak sendiri itu tidak akan berhasil, harus dengan pendekatan secara intensif," terangnya. 

"Kejadian itu berawal dari kesalapahaman dari warga pencak silat saat mereka mengerahkan pergerakan massa," tambahnya.

Sementara, Ketum PSHT Pusat Madiun (Parluh 2017) Moerdjoko pun mengucapkan terima kasih kepada Polri yang telah menbantu menyediakan audiensi agar bisa cepat selesai.

Di PSHT, kata Moerdjoko, apabila ada masalah sedikitpun pihaknya akan mencari solusi penyelesaiannya, sehingga tidak menimbulkan konflik yang lebih besar lagi.

"Kami memohon kepada Polri agar masalah ini segera mendapat kejelasan, karena ada pihak lain yang ingin membenturkan kami dengan perguruan lain," terangnya.

Atas nama Perguruan Terate Pusat Madiun kemarin, lanjutnya, telah menerima laporan dari Dir Intelkam bahwasanya kejadian tersebut sudah ditangani dan dikondisikan dari pihak kepolisian. 

"Kami berharap dari pihak Pagar Nusa memaklumi keadaan kami yang sekarang ini, kami sedang mengalami dualisme kepengurusan sehingga warga PSHT terbagi menjadi 2," paparnya.

"Kami sering diadu dengan cara-cara yang tidak sportif, tidak gentleman dengan perguruan lain sehingga saya berharap ini bisa dicari solusinya," imbuhnya. 

Oleh sebab itu, pihaknya meminta kepada anggota di daerah tidak mudah terhasut oleh oknum yang ingin memecah belah. "Mari kita ciptakan kondisi kamtibmas dari wilayah kita masing masing agar tidak terjadi kericuhan dan gangguan ketertiban," ajaknya.

Pada kesempatan sama, Ketum IPSNU Pagar Nusa Jatim, Abdul Muchid juga menyayangkan atas kejadian tersebut. Seharusnya, kata dia, bersama-sama menjaga keamanan wilayah Surabaya, khususnya di Jatim. 

"Ketika saya tanyakan warga Pagar Nusa Surabaya, mereka tidak tahu siapa yang merampas bendera PSHT, saya yakini bahwa ada oknum. Kalau terus terusan begini, kita akan diadu domba agar terpecah belah," katanya.

Pihaknya menyakini, kalau Pagar Nusa sudah diberihi arahan kiai. "Saya yakin bahwa Pagar Nusa tidak pernah melanggar arahan kiai," imbuh Muchid.(rof)

Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni