Skip to main content

Toni : Kita Tidak Kritik Citra Diri Tapi Mengingatkan Agar Tidak Terjadi Abuse of Power

SURABAYA (Mediabidik) - Fraksi Golkar melalui Rapat Paripurna dengan agenda Tanggapan atau jawaban wali kota atas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap rancangan peraturan daerah kota Surabaya tentang APBD tahun anggaran 2020, Kamis (31/10) mengklarifikasi atas tanggapan yang disampaikan fraksinya tentang penggunaan APBD Kota Surabaya, yang sebelumnya disuarakan melalui pandangan umum fraksi Partai Golkar tentang penggunaan dana APBD yang digunakan untuk pencitraan wali Kota.

Dalam interupsinya saat rapat paripurna tersebut Ketua Fraksi Partai Golkar Arif Fathoni mengatakan bahwa pihaknya ingin mengklarifikasi atas pandangan umum soal citra diri yang disampaikan kemarin itu telah keliru diterima oleh wali kota Surabaya.

"Jadi poin dari pandangan umum fraksi partai Golkar dalam pandangan umum kemarin itu adalah bahwa sembilan tahun masyarakat Surabaya mengapresiasi kinerja wali kota dan wakil wali kota itu akan menjadi tinta emas sejarah kota Surabaya. Akan tetapi pada tahun depan itu kita sudah memasuki pada tahun pilkada maka, kami meminta komitmen wali kota agar menjaga APBD ini tidak digunakan. Atau tidak menjadi jembatan bagi pertarungan kontestasi," ujarnya pria yang akrab disapa Toni ini.

Lebih lanjut Toni mengatakan bahwa pihaknya memastikan tidak mengkritisi wali kota soal citra diri, akan tetapi ia ingin mengingatkan bahwa agar nantinya tidak terjadi abuse of power.

"Soal citra diri wali kota itu keliru. karena apa masyarakat berhak mengetahui kinerja wali kota dan wakil wali kotanya dan kepala OPD yang dianggap berprestasi. Tetapi kami mensinyalir  berdasarkan temuan lapangan kami bahwa pada akhir-akhir ini releas-reales itu hanya menyangkut salah satu kepala OPD. Karena itu kami mengingatkan mumpung itu semua belum terjadi. sehingga nanti agar tidak terjadi abuse of power dikemudian hari. Jadi itu klarifikasi kami" tegasnya. (pan)

Foto : Ketua fraksi Golkar DPRD kota Surabaya Arif Fathoni


Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...

Komisi B Dorong Pemkot Naikan APBD Surabaya Rp10 T

SURABAYA (Mediabidik) – Komisi B mendorong pemerintah kota (Pemkot) Surabaya untuk menaikan APBD 2019 naik menjadi Rp10 triliun. "Kemarin dari Rp9.9 triliun sekarang kita dorong menjadi Rp10 triliun," ujar Luthfiyah Ketua Komisi B DPRD Kota Surabaya, Rabu (02/10/2019) siang. APBD Rp10 triliun, Politisi Gerinda ini meminta Pemkot untuk mempersiapkan pembahasannya seperti apa untuk Rp10 triliun ini. "Akan kita tanyain mereka (pemkot) siap apa tidak, karena kita mendorong untuk kesana, insya allah kata mereka siap," paparnya. Untuk itu, pihaknya segera akan mengundang semua dinas - dinas terkait, untuk membahas APBD Rp10 triliun ini. "Untuk BUMD nya besok Senin kita diundang," pungkasnya. (pan) Foto : Ketua Komisi B DPRD Surabaya Lutfiyah