Skip to main content

SBY Himbau Paslon Demokrat Tidak Gunakan Fitnah Untuk Menang

MAGETAN (Mediabidik) - Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meminta para calon pilkada yang diusung partai Demokrat di pilkada Jatim 2018, termasuk pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur no urut 1. Khofifah Indar Parawansa - Emil Elestianto Dardak untuk tidak melayani Fitnah dengan Fitnah.

"Fitnah pasti akan muncul dalam pertarungan dipilkada. Saya berpesan jangan terpancing dengan munculnya Fitnah dengan melakukan Fitnah pula," ujar SBY ketika berbicara di depan ratusan tim pemenangan pasangan pilkada Magetan Suprawoto - Nanik Sumantri (Prona), Selasa (27/2).

SBY mencontohkan ketika dirinya mendapatkan banyak Fitnah baik selama memimpin maupun setelah memimpin. Dirimya dan keluarga tetap tegar dan tidak membalas fitnah itu dengan fitnah balik.

"Saya justru memberikan penjelasan kepada masyarakat bahwa fitnah itu tidak benar. Saya sajikan fakta data data, agar masyarakat paham. Selebihnya kita serahkan pada Yang Maha Esa," ujarnya.

Untuk itu lanjut SBY, mari kita tunjukkan bahwa calon yang bersama kita adalah calon yang sopan, damai dan selalu mengajak pada persatuan dan kesatuan. Tidak dengan cara cara kotor apalagi menggunakan fitnah untuk meraih kemenanagan.

"Mari kita ciptakan pilkada damai. Perbedaan sebagai dinamika. Calon harus  rangkul dan turun ke masyarakat. Sapa masyarakat serap apa yang diinginkan masyarakat. Kalau sudah raih kemenangan rangkul semuanya jangan ada skat skat," jelas SBY.

Sementara itu, calon wakil gubernur jatim no urut 1 Emil Elestianto Darkak mengatakan pihaknya bersama Khofifah telah sepakat sejak awal untuk melakukan kampanye damai tidak ada unsur fitnah.

"Bu Khofifah juga sudah meminta kepada relawan relawan yang mendukung agar tidak terpancing dengan munculnya fitnah. Apalagi sampai melakukan Fitnah. Ini benar benar kita jaga dan kita hindari," ujarnya.

Menurut Emil disela mendampingi SBY di Magetan serangan black campaign memang tidak harus ditanggapi dengan reaksi. Pasalnya, masyarakat sudah semakin dewasa dan bisa menilai berita yang benar atau tidak. 

"Seharusnya memang begitu. Tapi tentunya kita tidak bisa menyebut siapa yang melakukan serangan itu. Black campaign dan fitnah tidak boleh kita lawan dengan tindakan yang sama. Kita harus menunjukkan fakta dan kebenaran," tegasnya. 

Emil mengakui dirinya sering menerima serangan dan fitnah. Tetapi, menurutnya itu adalah sebuah konsekuensi sebagai pejabat publik, yang harus siap dihadapi. 

"Kita tidak boleh membalas, tetapi dengan melaporkan ke Bawaslu itu merupakan suatu bagaian untuk meluruskan Black campaign," tegasnya. 

Emil juga teringat sikap Khofifah yang tidak reaktif, meski dihantam berbagai macam kampanye hitam. Menurut dia, kampanye hitam tidak akan bisa menutup sebuah kebenaran yang hakiki. 

"Benar kata bu Khofifah biarkan mereka melakukan shadow boxing," pungkasnya. (RoHa)

Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63