SURABAYA (Mediabidik) - Kampanye pemilihan kepala daerah tingkat Gubernur (pilgub) Jawa Timur tahun 2018 dibayangi isu kekerasan bernuansa suku agama ras dan antargolongan (SARA) dan politik identitas. Isu tersebut muncul seiring maraknya teror orang gila yang menyasar tokoh agama dan ulama di sejumlah daerah di Jatim.
Kekhawatiran isu SARA dan politik identitas membesar menjadi gejolak di Pilgub Jatim ditepis oleh tim kampanye Khofifah-Emil dan Gus Ipul-Puti. Kedua kubu sepakat menciptakan pilgub Jatim yang aman dan kondusif. Komitmen itu dituangkan dalam ikrar Pilgub Damai yang diinisiasi oleh The Initiative Institute (TII).
"Kedua kubu sudah berkomitmen dan berikrar menjaga pilgub aman dan kondusif. Ini langkah awal yang baik dalam bingkai kebhinekaan di Jawa Timur, " tutur Direktur Eksekutif TII, Airlangga Pribadi Kusman, PhD, Kamis (22/2).
Sekretaris Tim Kampanye Khofifah-Emil, Renville Antonio menegaskan, dalam merebut simpat rakyat Jawa Timur, pihaknya menjual program dan figur Bu Khofifah dan Mas Emil. Karena itu, tak terbersit sedikitpun untuk melakukan kampanye bernuansa SARA apalagi kampanye hitam.
Menurut Sekretaris DPD Partai Demokrat Jatim ini, Bu Khofifah dan Mas Emil punya komitmen meneruskan program kerja Pakde Karwo selama dua periode memimpin Jatim. Termasuk diantaranya mempertahankan situasi Jatim yang kondusif selama kepemimpinan Soekarwo.
"Kami justru mengajak agar semua anggota tim kampanye menonaktifkan akun medsos selama pilgub berlangsung. Ini untuk menghindari gejolak terjadi, karena isu sensitif cepat menyebar lewat medsos. Apalagi kalau itu berasal dari anggota tim kampanye, pasti akan memicu reaksi dari kubu lain," imbuh Renville.
Sementara itu, juru bicara Tim Kampanye Gus Ipul-Puti, Irwan Setiawan menilai yang harus diawasi bukan politik identitas, karena hal itu justru bagian dari kebhinekaan dan menjadi hal yang lumrah dalam era demokrasi. Sebaliknya, menurut politisi PKS yang akrab disapa Kang Irwan itu, yang harus diawasi justru ujaran kebencian (hate speech).
Ketua Fraksi PKS DPRD Jatim ini mengingatkan, yang membuat pilgub Jakarta memanas karena adanya ujaran kebencian. Hal itu yang rentan memicu konflik antar pendukung atau konflik horizontal. Di sini lah peran penyelenggara pemilu bersama Gakumdu untuk mengantisipasi.
"Tadi jelas statemen Pak Arba Komisioner KPU Jatim, yang harus diwaspadai adalah ujaran kebencian, bukan politik identitas. Payung hukumnya pun ada dalam PKPU, karena itu bisa diantisipasi sejak dini," tandas alumni FISIP Unair ini. (RoHa)
Post a comment