Skip to main content

Aksi Tolak UU MD3 Oleh Mahasiswa PMII Surabaya Ricuh

SURABAYA (Mediabidik) - Puluhan  aktifis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Surabaya melakukan aksi menolak pengesahan revisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD (UU MD3). Di pasal 245 menyebutkan kalau anggota DPR tidak dapat diperiksa tanpa ada ijin dari Presiden dan pertimbangan dari Majelis Kehormatan Dewan (MKD). Pasal itu memicu polemik karena menjadikan DPR sebagai lembaga super power yang sulit disentuh oleh proses hukum. 

"Kami menolak UU MD3 dan menuntut agar Presiden mengeluarkan Peraturan Presiden Pengganti Undang-Undang (Perppu) " tegas Fatkhur Rosy koordinator aksi.

Dalam aksi itu para mahasiswa mendesak Ketua DPRD Kota Surabaya untuk menemui mereka. Aksi sempat berlangsung ricuh karena seorang diantara mereka sempat didorong oleh petugas Pengamanan Dalam (Pamdal) DPRD Kota Surabaya.

Ketua DPRD Kota Surabaya Ir Armuji, saat menemui para mahasiswa itu di halaman Kantor Dewan menegaskan pendukung aksi penolakan tersebut.

"Kita setuju dengan apa yang dituntut para mahasiswa. Apa yang sudah diputuskan oleh DPR juga ditolak oleh sejumlah elemen dan sudah diajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi untuk dilakukan judicial review" tegas Armuji.

Tapi politisi PDIP itu enggan ketika didesak untuk menandatangani petisi penolakan yang diajukan para mahasiswa. Penolakan ini membuat situasi kembali memanas seiring dengan niat para mahasiswa yang memaksa masuk kantor Dewan. Aksi ini berhasil dicegah aparat keamanan. 

Aksi berlanjut ricuh, ketika para mahasiswa berniat memblokade jalan Yos Sudarso dengan membakar ban bekas. Tapi aksi ini lagi-lagi bisa dicegah ratusan aparat polisi yang sejak pagi berjaga di sekitar gedung Dewan. Satu mahasiswa ditangkap aparat, sedangkan satu lagi mahasiswa pingsan, dan seorang lainnya terluka akibat pukulan pentungan aparat. (pan) 

Comments

Popular posts from this blog

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt

Hari Pahlawan 10 November

Ucapan HUT Partai NasDem ke 10