Skip to main content

Ketua Fraksi PDI P Anggap Insiden Kemarin, Sebagai Pelecehan Lembaga

SURABAYA (Mediabidik) - Insiden keributan antara Ketua DPRD Surabaya Armuji dengan Kasatpol PP Surabaya Irvan Widyanto diruang Komisi A DPRD Surabaya, Selasa (20/2) kemarin. Bakal berbuntut panjang, pasalnya Ketua Fraksi PDI P DPRD Surabaya Sukadar merespon keras kejadian tersebut.

Menurut Sukadar, sikap dan tindakan Kasatpol-PP di ruang Komisi A dinilainya kurang terpuji bahkan dianggap sebagai tindakan pelecehan terhadap lembaga DPRD, mengingat jabatan Armuji adalah ketua.

"Ketua DPRD itu adalah simbol lembaga, kalau diperlakukan seperti itu oleh Kasatpol-PP, ini sudah masuk kategori melecehkan, oleh karena konsekuensinya harus ada, insiden ini akan kami bawa ke rapat fraksi, karena kebetulan Pak Armuji itu anggota fraksi PDIP," ucapnya kepada media ini. Rabu (21/2/2018).

Tidak hanya itu, anggota Komisi C DPRD Surabaya ini juga akan mengkaji masalah tersebut dengan beberapa pakar hukum, apakah insiden yang terjadi di salah satu ruang lembaga dewan itu berimplikasi kepada hukum.

"Kalau ternyata ada, ya kami akan menindaklanjuti, karena ini menyangkut harga diri anggota fraksi kami sekaligus lembaga DPRD Surabaya," tandasnya.

Sukadar juga berharap agar Wali Kota Surabaya sebagai pimpinan langsung Kasatpol-PPsegera mengambil sikap dan tindakan terkait insiden yang menurutnya sudah masuk kategori pelecehan.

"Pernyataan kami ini otomatis merupakan perintah kepada pimpinan daerah (Wali Kota-red) sebagai atasan Kasatpol-PP, agar segera melakukan tindakan sebagaimana mestinya," tutupnya.(pan)

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...

Walikota Surabaya Jamin Tarif Trem Terjangkau

SURABAYA (Media Bidik) - Rencana proyek transportasi angkutan massal (AMC) berupa trem di Kota Surabaya semakin memperlihatkan progres signifikan.  Hal itu ditandai dengan dilakukannya penandatanganan perjanjian kerja sama (PKS) antara Kementrian Perhubungan (Kemenhub), Direktorat Jenderal Perkeretapian, PT Kereta Api Indonesia (KAI) Persero dan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya tentang reaktivasi jalur kereta api dalam kota Surabaya di Balai Kota Surabaya, Rabu (23/9). Penandatanganan PKS ini merupakan tindak lanjut dari nota kesepahaman alias Memorandum of Understanding (MoU) yang diteken pada 28 April lalu. Menteri Perhubungan (Menhub), Ignasius Jonan dalam sambutannya mengatakan, setelah dilakukannya penandatanganan PKS tersebut, pembagian tugas antar instansi menjadi lebih detail. Kemenhub akan melaksanakan pembangunan proyek menggunakan APBN. Lalu PT KAI kebagian tugas menyiapkan lahan untuk depo trem serta pengoperasionalan moda transportasi tersebut...