Ratusan Pedagang HI TECH MALL Gelar Aksi Unjuk Rasa

SURABAYA (Mediabidik) - Aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh ratusan pedagang Hi Tech Mall di depan Surabaya Mall jalan Kusuma Bangsa Surabaya yang dulu dikenal dengan sebutan THR, pada Selasa (20/02/2018). Mereka menolak pindah menyusul habisnya kontrak kerjasama Build Operate Transfer (BOT) antara PT Sasana Boga sebagai pihak manajemen operasional dan Pemkot Surabaya pada tahun 2019.

Dedi Nasution koordinator pedagang membantah kalau ada eksodus besar-besaran menyusul akan habisnya masa kontrak kerjasama BOT, yang membuat Hi-Tech Mall akan ditutup. "Aksi ini menunjukkan kalau pedagang di Hi-Tech Mall masih eksis" tegas Dedi.

Jumlah pedagang di Hi-Tech Mall sebelumnya sebanyak 1200-an tapi sekarang menyusut menjadi sekitar 600-an."Jumlah kami berkurang karena ada isu Mall akan ditutup dan adanya intimidasi" ungkap Dedi.

Tapi Dedi enggan menjelaskan pihak yang melakukan intimidasi itu. Lanjut Dedi, para pedagang menuntut supaya PT Sasana Boga mengijinkan mereka untuk tetap berdagang, sampai kerjasama BOT selesai. Pemkot Surabaya juga diminta agar memberikan perlindungan kepada para pedagang sampai proses penyerahan Surabaya Mall ke Pemkot Surabaya oleh PT Sasana Boga tuntas.

"Kami sudah berjualan selama 30 tahun, kita tidak rela kalau tiba-tiba apa yang sudah kita perjuangkan dihilangkan. Kita menuntut memperbaiki Hi-Tech Mall diperbaiki dan pedagang tetap boleh berjualan" tegas Dedi.

Aksi yang juga ditujukan kepada Pemkot Surabaya itu, didatangi Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya Agus Son Haji dan Kepala Bagian Perintahan Pemkot Surabaya Eddy Chrisjanto. Di atas mobil pick up Agus Son Haji didepan ratusan pedagang menegaskan kalau Pemkot Surabaya akan menjadikan Hi-Tech Mall sebagai gedung pusat kesenian.

"Tapi para pedagang jangan khawatir karena tetap bisa berjualan dengan dilakukan penataan. Ini pesan dari Bu Risma" tegas Son Haji.

Mendengar janji itu para pedagang menyambut dengan gembira. Dedi mengatakan pedagang tidak menolak program pemkot, tapi ingin ada sinergi antara kepentingan pemkot dan kepentingan mereka.(pan)

Comments

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni

Mediabidik.com

Search This Blog