Skip to main content

DPRD Jatim Akan Buat Perda Perlindungan HIV Aids

SURABAYA (Mediabidik) - Meningkatnya angka penderita penyakit virus HIV di Jawa timur, hal ini membuat para wakil rakyat yang duduk di DPRD Jatim harus membuat Peraturan Daerah (Perda) tentang perlindungan penyakit HIV.

Menurut H.Gatot Supriadi Anggota DPRD Jatim Asal Fraksi PDIP mengatakan dirinya merasa prihatin, melihat saat ini jawa timur masuk urutan terbesar penderita penyakit virus HIV. Menurutnya hal ini disebabkan karena bebasnya pergaulan di kalangan generasi dan belum lagi peredaran narkotika yang semakin meningkat.

Lebih lanjut Gatot menerangkan bahwa masyarakat kita yang terjangkit virus HIV sepertinya merahasiakan penyakitnya sehingga ketika ada pemeriksaan, faktanya banyak masyarakat kita mengidap virus HIV/Aids. 

"Saya sebagai wakil rakyat akan menyampaikan kepada masyarakat terutama di Dapil 8 (Mojokerto, Jombang, Madiun) untuk waspada dan tidak usah malu memeriksakan ke rumah sakit apakah dirinya terjangkit penyakit virus HIV atau tidak, " tegas pria yang mengaku asal Mojokerto saat di temui di ruang kerjanya, Kamis (1/2).

Selanjutnya, masih terang Gatot Supriadi, kebetulan dirinya saat ini duduk di Komisi E DPRD Jatim yang membidangi kesehatan, akan membahas tentang perda perlindungan penyakit virus HIV tersebut.

"Dalam pembahasan perda nanti saya mengusulkan supaya penderita penyakit virus HIV harus di rahasiakan dan jangan di kucilkan," terang pria yang akrab di sapa Abah Gatot ini. 

Oleh karena itu komisi E berharap ketika perda perlindungan virus HIV di gedok supaya pemerintah segera mensosialisasikan kepada masyarakat, supaya jangan malu-malu memeriksakan ke dokter apakah dirinya bebas dari virus HIV dan dipastikan dijaga kerahasiannya. (rofik)

Comments

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni