Skip to main content

Hearing Komisi A Hasilkan Kesepakatan Antara Pemkot dan Warga Margorejo

SURABAYA (Mediabidik) - Sudah 20 tahun lebih permasalahan ruislag (tukar guling) antara PT Maspion dengan Pemkot Surabaya di wilayah Margorejo. Dalam rapat dengar (hearing) Pansus Ruislag di Komisi A DPRD Surabaya antara Pemkot Surabaya, Warga Margorejo dan PT. Maspion akhirnya mulai mendapatkan titik terang. Yang mana apa yang diinginkan oleh warga akan tercapai tinggal menunggu realisasi dari Pemkot Surabaya.

Warga meminta bangunan sekolah di Margorejo tersebut dikembalikan seperti dulu dan dibangun kembali. Salah satu tokoh masyarakat Margorejo Achmad Dahlan mengatakan masalah, ini mulai dari 2004 hingga sekarang belum selesai saya berharap dengan rapat pansus kali ini permaslahan ini dapat diselesaikan.

"Kami meminta membagi tanah ini dari Ruislag ini dari PT. Maspion 3000 meter itu bisa secepatnya dibangunkan Sekolah SD yang sudah dijanjikan pemerintah," kata Achmad Dahlan Senin 5/1

Selain itu, Warga juga meminta uang kembalian dari tukar guling aset pemkot Surabaya ini dengan PT. Maspion sebesar 10 milyar itu diberikan kepada wara Margorejo untuk pelebaran pemakaman. 

"Kami mengusulkan pembagian tanah itu masih ada pengembalian uang Rp 10 M dan uang itu diberikan kepada Margorejo untuk pelebaran makam, karena itu kondisi makam di Margorejo sudah penuh," ungkapnya.

Supriadi warga Margorejo menegaskan, selama ini hampir 20 tahun ini pihaknya hanya di janjikan akan dibangun sekolah SD, namun hingga kini belum juga terealisasi. " permintaan kami hanya kembalikan sekolah kami," katanya.

Sementara itu, Pihak PT. Maspion sudah tidak mempermaslahkan tanah tukar guling tersebut. " Dari pihak kami sudah berikan 3000 meter untuk pembangunan Sekolah, kantor Kecamatan dan Puskesmas dari pembagian tanah 6800 meter," ungkap Sukamto Dirut PT. Maspion. 

Sementara itu Ketua Pansus Komisi A DPRD Surabaya Minun Latif mengatakan, jadi semua tuntutan warga Margorejo sudah terjawab semua dan pemkot Surabaya sudah menganggarkan pembangunan sekolah SD seperti yang diminta oleh warga tinggal realisasinya tahun ini. 

"Anggaran sudah ada dan sudah dianggarkan tahun ini, tinggal pembangunannya," ungkap Minun.

Politisi PKB mengatakan, Pansus Ruislag Komisi A akan terus mendampingi warga Margorejo hingga permasalah ini selesai. "Kami akan terus kawal kasus ini hingga selesai," katanya. 

DPRD Surabaya untuk merubah keputusannya terkait masalah ini. Pemkot Surabaya dan PT Maspion sudah melakukan ruislag medio 1996 silam dengan dasar keputusan DPRD Surabaya. Maka dari itu Pansus Komisi A akan segera merubah putusan DPRD Surabaya. (pan)

Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...

Ketua KONI Jatim: Triathlon akan Dipertandingkan di PORPROV 2025

SURABAYA|Mediabidik.Com – Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia Jawa Timur (KONI Jatim) Muhammad Nabil mengumumkan, bahwa triathlon akan menjadi salah satu cabang olahraga (cabor) yang akan dipertandingkan pada Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) IX/2025 di Malang Raya. Dalam pernyataannya, M Nabil menekankan pentingnya multi ajang ini, sebagai sarana rekrutmen atlet menjelang SEA Games 2025 dan Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI 2028 di Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Nusa Tenggara Timur (NTT).  "Sudah saya pastikan, bahwa triathlon akan dipertandingkan di Porprov Malang Raya. Ini adalah langkah strategis untuk rekrutmen, agar kita bisa mempertahankan atau bahkan meningkatkan prestasi yang ada," ujar M Nabil, pada acara pelantikan Rapat Kerja Provinsi (Rakerprov) Federasi Triathlon Indonesia (FTI) Jatim, di Surabaya, Sabtu (2/11/2024) siang. Untuk mencapai tujuan tersebut, KONI Jatim meminta Ketua Pengprov FTI Jatim Anastasia Kirana membuat triathlon makin semarak...