Skip to main content

Komisi D Jatim Desak PT MATU Tanggung Jawab Atas Rusaknya Jalan

SURABAYA (Mediabidik) - Komisi D DPRD Jatim minta agar pelaksana pemasangan pipa Umbulan yaitu PT Meta Adhy Tirta Umbulan (MATU) untuk bertanggungjawab atas rusaknya fasilitas umum (Fasum) jalan raya di jalur akses di proyek SPAM (Sarana Penyediaan Air Minum) Umbulan di Pasuruan.

"Kami minta mereka bertanggungjawab pasalnya kondisi jalan rusak parah dan mengganggu aktifitas masyarakat di Pasuruan khususnya di sekitaran akses Umbulan,"ungkap anggota Komisi D DPRD Jatim Atika Banowati saat ditemui di Surabaya, Jumat (8/2).

Atika Banowati mengatakan seharusnya PT MATU melakukan survey terlebih dahulu sebelum dilakukan penggalian pipa tersebut.Dengan survey di masyarakat idealnya harus bagaimana agar penggalian pipa air Umbulan tersebut tak merusak fasilitas umum. 

"Beda dengan yang sekarang tanpa ada survey langsung fasilitas umum rusak parah,"jelasnya.

Ditambahkan oleh Atika, pihaknya tak mau proyek SPAM Umbulan di Pasuruan tersebut akan terhambat karena proses pemasangan pipa yang mengundang masalah dengan warga setempat. 

"Proyek tersebut harus segera selesai untuk pemenuhan air bersih di Jatim. Kami berharap pelaksana proyek serius untuk menyerap aspirasi masyarakat terlebih saat pemasangan pipa-pipa air Umbulan yang menghubungkan dengan beberapa kota yang membutuhkan," tutupnya.

Sekedar diketahui, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pasuruan telah menginventarisir, adanya kerusakan sepanjang 30 kilometer, tersebar di lima kecamatan, akibat adanya proyek Umbulan. Kerusakan terjadi, lantaran lokasi proyek menutup akses pengguna jalan, sehingga memilih jalur alternatif, hingga kemudian berakibat pada kerusakan jalan.

Sedangkan Pelaksana proyek SPAM Umbulan, PT Meta Adhy Tirta Umbulan (MATU), belum memastikan pertanggungjawaban perbaikan jalan rusak, akibat pengerjaan penanaman pipa di wilayah kabupaten Pasuruan. Pihaknya masih harus melakukan survey untuk penentuan jalan rusak. survey dilakukan untuk menginventarisir dan membuat prioritas, sehingga penanganan darurat terkait jalan rusak bisa segera dilakukan.(rofik)
Labels:

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...
207 comments
Read more

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...
195 comments
Read more

Oknum Staf Kecamatan Dukuh Pakis Pungli KTP, KK dan Akte Kelahiran Rp 8.2 Juta

SURABAYA (Mediabidik) – Mahalnya biaya untuk pengurusan KTP, KK dan Akte Kelahiran, itulah yang terjadi di kecamatan Dukuh Pakis Surabaya yang dialami oleh Sri Wulansari warga asal Kediri. Hanya ingin pindah tempat menjadi warga Surabaya dia harus mengeluarkan biaya Rp 8.2 juta kepada oknum staf kecamatan Dukuh Pakis yang bernama Sugeng, hanya menulis nama, alamat, tempat tanggal lahir dan nama orang tua di kertas kosong dia sudah mendapatkan KTP dan KSK Surabaya tanpa harus membawa surat pindah tempat dari Dispenduk Capil Kediri. Hal itu disampaikan Andi kerabat dari Sri Wulandari saat ditemui di kantor Humas pemkot Surabaya, Selasa (5/12) mengatakan, hanya dengan menyerahkan nama, tempat tanggal lahir dan orang tua sudah dapat KTP dan KSK Surabaya. "Untuk data cabut bendel dari Dispenduk capil dari Kediri tidak perlu, cukup hanya mengisi data nama, tempat tanggal lahir dan nama orang tua, janjinya seminggu jadi, ternyata sebulan lebih baru jadi. Untuk pembua...
131 comments
Read more