Skip to main content

Kasatpol PP : Saya Minta Maaf Kepada Seluruh Warga dan Ibu Walikota Atas Peristiwa Ini

SURABAYA (Mediabidik) - Tudingan pelecehan lembaga yang dilontarkan Ketua Fraksi PDI P DPRD Surabaya Sukadar kepada Kasatpol PP kota Surabaya Irvan Widyanto atas insiden kemarin direspon cepat pemkot Surabaya. 

Melalui jumpa pers yang digelar, Rabu (21/2/2018) dikantor bagian humas pemkot Surabaya, Kasatpol PP Surabaya Irvan Widyanto menjelaskan, seperti yang sudah dijelaskan bapak asisten dan bu Yayuk, saya merefresh kembali bahwasanya kejadian kemarin yang kita lakukan, dua kali kita sosialisasi pada saat di kelurahan Medokan Semampir bersama warga.

"Itu adalah kita menjelaskan tentang status, kedudukan, hukum dan menjelaskan bahwa disitu ada aset pemkot yang dibuktikan dengan sertifikat, seperti yang dijelaskan bu Yayuk tentang batas mana yang pasti. Yang mana pada pengembalian batas kemarin belum bisa masuk karena berada dirumah warga, "terang Kasatpol PP kota Surabaya. 

Kasatpol PP menambahkan, sehingga agenda rapat terahkir dikantor kelurahan Medokan Semampir adalah menyepakati menentukan hari kapan BPN melakukan penandaan batas. 

"Jadi, sekali lagi, kami sama sekali dalam rapat berbicara tentang penertiban apalagi bahasa kasarnya pengusuran, kita belum sampai kesana dan itu bisa dibuktikan,"jelasnya. 

Masih menurut Irvan, misalnya mengatakan, eh kamu kita kasih surat dalam 7 x 24 jam atau tujuh hari, kamu harus membongkar sendiri dan kita belum sampai kesana. 

"Jadi kita tidak bicara masalah penertiban sama sekali, justru kita mensosialisasikan tentang keberadaan rusun Keputih yang sudah jadi."ucapnya. 

Saat ditanya terkait insiden kemarin, Irvan menerangkan, terlepas itu semua saya berterima kasih karena diberi kesempatan tentang apa yang terjadi kemarin. Satu hal yang pasti, dengan setulusnya saya mohon maaf sebesar besarnya kepada seluruh warga masyarakat atas peristiwa ini. 

"Dan juga saya minta maaf sebesar besarnya kepada ibu Walikota, sehingga terjadi peristiwa ini, karena kemarin murni dari pribadi saya, kalau memang ada yang dipersalahkan itu murni pribadi saya. Tidak terkait dengan kelembagaan, institusi, apalagi melecehkan institusi dan sebagainya. Itu semata mata reaksi saya secara pribadi, "paparnya. (pan) 

Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...

Oknum Staf Kecamatan Dukuh Pakis Pungli KTP, KK dan Akte Kelahiran Rp 8.2 Juta

SURABAYA (Mediabidik) – Mahalnya biaya untuk pengurusan KTP, KK dan Akte Kelahiran, itulah yang terjadi di kecamatan Dukuh Pakis Surabaya yang dialami oleh Sri Wulansari warga asal Kediri. Hanya ingin pindah tempat menjadi warga Surabaya dia harus mengeluarkan biaya Rp 8.2 juta kepada oknum staf kecamatan Dukuh Pakis yang bernama Sugeng, hanya menulis nama, alamat, tempat tanggal lahir dan nama orang tua di kertas kosong dia sudah mendapatkan KTP dan KSK Surabaya tanpa harus membawa surat pindah tempat dari Dispenduk Capil Kediri. Hal itu disampaikan Andi kerabat dari Sri Wulandari saat ditemui di kantor Humas pemkot Surabaya, Selasa (5/12) mengatakan, hanya dengan menyerahkan nama, tempat tanggal lahir dan orang tua sudah dapat KTP dan KSK Surabaya. "Untuk data cabut bendel dari Dispenduk capil dari Kediri tidak perlu, cukup hanya mengisi data nama, tempat tanggal lahir dan nama orang tua, janjinya seminggu jadi, ternyata sebulan lebih baru jadi. Untuk pembua...