Skip to main content

Sekolah SMA/SMK Bayar, Warga Sambikerep Surabaya Sambat Dewan

SURABAYA (Mediabidik) - Dana BOS (Bantuan Operasional Siswa ) bagi sekolahan tingkat SMA dan SMK di pertanyakan warga Sambikerep Surabaya, pasalnya para orang tua ini merasa terbebani oleh anaknya yang duduk dibangku menengah keatas sekarang harus bayar sekolah. Padahal sesuai amanat undang undang  pendidikan gratis bagi anak kita mulai dari Sekolah dasar sampai menengah atas.

Hartoyo SH.MH merasa prihatin ketika para orang tua ini mengeluh dengan terbebani bayar sekolah."Seharusnya Pemerintah kota (Pemkot) Surabaya memberikan anggaran dana BOS bagi SMA maupun SMK ke Pemerintah Provinsi karena ini sesuai amanat UU yang sekarang SMA / SMK menjadi wewenang Pemerintah Provinsi," terang Hartoyo saat serap aspirasi warga Sambikerep kelurahan Sambikerep kecamatan Sambikerep Surabaya, Selasa (27/2).

Di tegaskan Ketua Komisi E DPRD Jatim yang menangani Kesejahteraan rakyat ini bahwa Pemkot Surabaya di bawah Komando Tri Risma Harini harus mempercayakan dana BOS ke Pemerintah Provinsi supaya di kelola oleh Dinas Pendidikan Jawa Timur.

"Kalau sebelumnya sekolah SMA/SMK gratis tetapi sekarang harus bayar perlu dipertanyakan kemana anggaran dana BOS bagi SMA dan SMK yang ada di Pemkot. Jangan karena mentang mentang SMA dan SMK menjadi tanggung jawab Provinsi se enaknya saja Pemkot Surabaya lepas tangan begitu saja, padahal dana BOS SMA dan SMK sudah turun di pemkot surabaya," pungkas politisi Demokrat asal Surabaya ini. 

"Daerah lain saja sudah menitipkan anggaran BOS ke Pemerintah Provinsi dan Seharusnya Pemkot Surabaya mengikuti jejak daerah lain. Karena kasihan warga surabaya yang menyekolahkan anaknya di bangku SMA dan SMK," desak mantan pengacara ini. (RoHa)

Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...

Oknum Staf Kecamatan Dukuh Pakis Pungli KTP, KK dan Akte Kelahiran Rp 8.2 Juta

SURABAYA (Mediabidik) – Mahalnya biaya untuk pengurusan KTP, KK dan Akte Kelahiran, itulah yang terjadi di kecamatan Dukuh Pakis Surabaya yang dialami oleh Sri Wulansari warga asal Kediri. Hanya ingin pindah tempat menjadi warga Surabaya dia harus mengeluarkan biaya Rp 8.2 juta kepada oknum staf kecamatan Dukuh Pakis yang bernama Sugeng, hanya menulis nama, alamat, tempat tanggal lahir dan nama orang tua di kertas kosong dia sudah mendapatkan KTP dan KSK Surabaya tanpa harus membawa surat pindah tempat dari Dispenduk Capil Kediri. Hal itu disampaikan Andi kerabat dari Sri Wulandari saat ditemui di kantor Humas pemkot Surabaya, Selasa (5/12) mengatakan, hanya dengan menyerahkan nama, tempat tanggal lahir dan orang tua sudah dapat KTP dan KSK Surabaya. "Untuk data cabut bendel dari Dispenduk capil dari Kediri tidak perlu, cukup hanya mengisi data nama, tempat tanggal lahir dan nama orang tua, janjinya seminggu jadi, ternyata sebulan lebih baru jadi. Untuk pembua...