Skip to main content

Risma Akan Pakai Mobil Listrik Buatan ITS Sebagai Mobil Dinas

SURABAYA (Mediabidik) - Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini akan segera berganti mobil dinas dengan mengunakan mobil listrik buatan anak bangsa, ITS. Mobil ini sudah memasuki tahap desain, dan diharapkan selesai sebelum bulan September 2018 mendatang.

Wali Kota Risma mengaku memang ingin memiliki dan memakai mobil listrik. Salah satu alasannya karena ingin mendukung program Presiden Joko Widodo yang sudah menandatangani Kesepakatan Paris (Paris Agreement) tentang pengurangan emisi. "Kemudian dibahas dan ada yang mau bantu untuk CSR-nya. Nanti yang mengerjakan semuanya tim dari ITS dan mudah-mudahan enam bulan ke depan sudah bisa digunakan untuk mobil dinas," kata Wali Kota Risma di ruang sidang Wali Kota, Senin (5/2/2018).

Pada kesempatan itu, Wali Kota Risma juga meminta tim dari ITS untuk menyelesaikan mobil listrik itu sebelum Bulan September. Sebab, pada bulan itu akan ada event internasional yang akan dihadiri oleh sekitar 32 negara dan terdiri dari beberapa kota. Pada acara itu, akan ada sekitar 1000 orang akan datang ke Surabaya.

Sedangkan pada Bulan November,  juga akan ada event internasional Startup Summit yang akan dihadiri kurang lebih 193 negara. Makanya, sebelum event-event internasional itu, Wali Kota Risma berharap mobil yang diyakini ramah lingkungan itu sudah bisa digunakan. "Saya pun tidak mempermasahkan desainnya," tegasnya.

Yang terpenting, lanjut dia, sebagai kota yang terkenal dalam pengelolaan lingkungannya, maka apapun yang disampaikan dan dikerjakan oleh Wali Kota Risma harus mencerminkan ramah lingkungan, termasuk mobil dinasnya.

Bahkan, Wali Kota Risma berencana akan mengganti mobil dinas Pemkot Surabaya dengan mobil listrik buat ITS. Namun, hal itu tidak bisa instan, ia mengaku harus bertahap dan pelan-pelan dalam menerapkan rencana tersebut. "Kalau nanti ini berhasil, maka semua mobil dinas akan kami ganti dengan mobil listrik, tapi ini tidak bisa sekaligus, harus pelan-pelan," ujarnya.

Sementara itu, Project Leader mobil listrik nasional dari ITS Indra Sidharta komitmen untuk segera menyelesaikan mobil listrik yang akan digunakan oleh Wali Kota Risma itu. Ia dan 20 lebih timnya akan terus bekerja demi menyelesaikan mobil listrik berjenis SUV (Sport Utility Vehicle) sebelum Bulan September 2018. "Yang pasti kami usahakan. Saat ini sudah masuk fase desain, kami pastikan dulu semuanya sudah sesuai aturan dan aman," ujarnya.

Indra juga memastikan bahwa mobil listrik untuk Wali Kota Risma itu tidak jauh beda dengan mobil-mobil listrik ITS sebelumnya. Hanya saja motornya lebih besar. "Jika biasanya 25 KW, maka yang ini motornya 100 KW," imbuhnya.

Selain itu, ITS berkolaborasi dengan PT Pembangkit Jawa Bali (PJB) juga tengah mendesain stasiun pengisian listrik dengan solar panel dan energi alternatif. Salah satu lokasi yang diusulkan adalah di Taman Surya. Pembangunan stasiun ini diharapkan selesai bersamaan dengan mobil listriknya itu. (pan)

Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...

Terima Rombongan DPRD DIY, Ketua DPRD Ajak Kunjungi Rumah Bung Karno

Mediabidik.com - Ketua DPRD Kota Surabaya Adi Sutarwijono menerima kunjungan Komisi A Bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Selasa (4/2/2020) Kedua belah pihak mendiskusikan sinergi DPRD dengan media massa dalam memperkuat Demokrasi Pancasila. Turut dalam rombongan DPRD DIY adalah puluhan wartawan dari berbagai media massa.  Dalam kunjungan itu, tamu dari Kota Gudeg juga singgah dan melihat rumah kelahiran Bung Karno di Peneleh. Juga, rumah peninggalan HOS Tjokroaminoto, tempat indekos Soekarno muda bersama tokoh-tokoh pergerakan yang lain.  "Kota Surabaya dan Yogyakarta punya kesamaan. Surabaya tempat Bung Karno lahir, 6 Juni 1901, yang kemudian menjadi Bapak Bangsa sekaligus Presiden ke-1 Republik Indonesia. Dan, Yogyakarta tempat kelahiran Presiden ke-5 Ibu Megawati Soekarnoputri," kata Adi Sutarwijono, Ketua DPRD Kota Surabaya. Rombongan DPRD DIY dipimpin Eko Suwanto, Ketua Komisi A Bidang Hukum dan Pemerintahan. Men...