Tersangka Korupsi Aset Pemkot Surabaya, Tolak Dijebloskan ke Medaeng

SURABAYA (Mediabidik) - Soendari tersangka dugaan korupsi aset Pemkot Surabaya menolak ditahan Kejati Jatim saat akan dibawah ke rumah tahanan (Rutan) kelas 1 Medaeng Sidoarjo. Dia mengklaim bahwa dirinya tidak bersalah dan malah menantang penyidik pidana khusus (pidsus) Kejati Jatim.

"Gendeng ta (gila apa), saya gak mau ditahan di Rutan. Lihat nanti siapa yang menang, Kejaksaan apa saya," teriak Soendari dengan nada tinggi pada petugas yang akan menahannya.

Hampir satu jam lebih Soendari marah-marah dan membuat petugas Kejati Jatim bersikap tegas. Soendari lantas digiring oleh petugas menuju mobil tahanan Kejaksaan.

Sekitar pukul 14.00 WIB, Soendari menyerah setelah kuasa hukumnya tiba. Dan akhirnya dibawa petugas menuju Rumah Tahanan (Rutan) kelas 1 Medaeng, Sidoarjo.

Adil Pranajaya kuasa hukum Soendari menyayangkan sikap penyidik, terlalu terburu-buru untuk menahan kliennya atas kasus ini. "(Penyidik) terlalu terburu-buru," ucapnya singkat kepada wartawan, Senin (2/4/2018)

Sementara itu Richard Marpaung, Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasipenkum) Kejati Jatim mengatakan, sebelum ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan, Soendari lebih dulu menjalani pemeriksaan selama 5 jam oleh penyidik Pidsus Kejati Jatim. " Tadi yang bersangkutan (tersangka) diperiksa dari pukul 09.00 WIB," papar Richard.

Kasipenkum Kejati Jatim memaparkan, dalam perkara ini, Soendari ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi atas hilangnya aset milik Pemkot Surabaya berupa lahan di Jalan Kenjeran Nomor 254 Surabaya seluas 537 meter persegi.

Saat itu, lahan tersebut digunakan Pemkot Surabaya sebagai kantor Kelurahan Rangkah. Tahun 1999, kantor Kelurahan Rangkah itu pindah ke Jalan Alun-alun Rangkah. Pada tahun 2003, Soendari membuat peta bidang itu tanpa bukti kepemilikan sah.

"Tahun 2004 ada proyek pelebaran akses Jembatan Suramadu dan lahan tersebut masuk lahan yang terkena proyek," urai Richard.

Richard melanjutkan, lahan milik Pemkot Surabaya yang dipakai Soendari untuk berbisnis warung tersebut kemudian terkena gusur dengan ganti rugi bangunan Rp 116 juta. Namun, Soendari menolak dan mengajukan konsinyasi ke Pengadilan Negeri (PN) Surabaya.

"Yang bersangkutan (Soendari) justru menjual lahan itu ke pihak lain pada tahun 2014 seharga Rp 2 miliar lebih," pungkasnya diakhir konfirmasi.(jak)

Comments

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni

Mediabidik.com

Search This Blog