Skip to main content

Pemkot Surabaya Lantik 44 Pejabat Struktural

SURABAYA (Mediabidik) - 44 pejabat struktural di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya, dilantik oleh Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini di Balai Kota Surabaya, Jumat (21/7/2017). Dari 44 pejabat yang dilantik, rinciannya berdasarkan eselon, dua orang pejabat eselon III A, empat orang pejabat eselon III B, 24 orang pejabat eselon IV A, dan 14 pejabat eselon IV B.

Prosesi pelantikan tersebut dihadiri Sekkota Surabaya, Hendro Gunawan beserta asisten Sekkota. Serta, jajaran kepala dinas maupun camat. Seusai pelantikan, wali kota bersama Sekkota dan jajaran kepala dinas, menyalami 44 pejabat yang dilantik tersebut. 

Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini menyampaikan, mutasi pejabat ini rutin dilakukan di lingkungan Pemkot Surabaya. Pertimbangannya, selain ada yang untuk mengisi posisi kosong, juga demi melakukan penyegaran di posisi baru. Karenanya, wali kota mengimbau agar pejabat yang dimutasi tidak perlu merasa dirinya disingkirkan. "Tidak boleh ada niatan seperti itu. Saudara tidak perlu merasa disingkirkan. Kalau waktunya naik ya naik. Mungkin juga ada yang terlalu lama (di jabatan lama) sehingga butuh penyegaran," jelas wali kota.

Untuk kali ini, wali kota menyebut mutasi pejabatnya lebih banyak promosi. Total ada 26 orang yang mendapatkan promosi. Sementara sisa nya, yakni 18 orang mengalami rotasi. Dalam pandangan wali kota, seorang pemimpin tidak boleh nggandholi anak buahnya yang bagus untuk naik. Sebaliknya, untuk yang melakukan kesalahan akan mendapat hukuman. "Ini lebih banyak promosi, yang banyak yang prestasi. Dan memang harus naik karena berprestasi. Saya cek data dan tahu track record nya," sambung wali kota 

Wali kota sarat prestasi ini menegaskan, profesionalisme menjadi pertimbangan utama dalam melakukan pelantikan jabatan, termasuk rotasi. Bahwa mutasi harus mengedepankan the right man/woman for the right place. Dia juga berpesan kepada pejabat yang dilantik, utamanya yang menempati posisi baru untuk semakin bersemangat bekerja. Sebab, jabatan adalah amanah yang sudah seharusnya dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

"Tolong jaga dengan baik amanah yang saya berikan. Saya mohon kita bisa terus bekerja dengan baik, di manapun kita berada. Tolong bisa bekerja sama dengan rekan kerjanya. Selamat bekerja, mudah-mudahan organisasi di Pemkot lebih baik lagi," sambung wali kota kelahiran Kediri ini. 

Sementara Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) Kota Surabaya, Mia Santi Dewi mengatakan, berdasarkan pengangkatan dalam jabatan struktural, 44 pejabat yang dilantik tersebut terdiri dari satu (1) orang sekretaris, satu (1) orang wakil direktur RSUD Soewandhie, dan empat (4) orang kepala bidang. Selain itu ada 14 orang kepala seksi/sub bidang/sub bagian pada dinas/badan/bagian, dua (2) orang kepala UPTB/UPTD. Juga empat (4) orang lurah, tiga (3) kepala seksi kecamatan, tujuh (7) orang Kasubag TU UPTD/Puskesmas dan delapan (8) orang kasubag kecamatan/kepala seksi kelurahan. "Ini memang lebih banyak promosinya. Selain juga ada yang dirotasi," ujarnya.(pan)

Comments

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni