Skip to main content

Hadi Prasetyo Bakal Ramaikan Bursa Pilgub Jatim

SURABAYA (Mediabidik) - Jawa Timur membutuhkan seorang konseptor pembangunan dan ekonomi untuk menjadi pemimpin. Untuk itu, masyarakat maritim di Jatim meminta mantan Asisten II Pemprov Jatim dan juga pernah menjabat Kepala Bappeda Provinsi Jatim Hadi Prasetyo untuk running pilgub Jatim 2018. 

Saat ini, mayoritas yang muncul di permukaan hanya diisi calon dari partai politik dan tokoh bisnis. Pejabat murah senyum yang akrab disapa Hadi Pras, ini sekarang menjabat Komisaris Utama PT SIER.

"Jatim butuh seorang profesional, seorang konseptor pembangunan dan ekonomi Jatim ke depan," tegas Ketua Forum Masyarakat Maritim, Kelautan dan Perikanan Jatim Oki Lukito.

Dari pandangan Oki, tokoh yang muncul sekarang banyak yang dari politikus, ada Wagub Saifullah Yusuf (Gus Ipul), Mensos Khofifah Indar Parawansa, Walikota Surabaya Tri Rismaharini, kemudian pengusaha yang juga Ketua Umum Kadin Jatim La Nyalla Mahmud Mattalitti.

Demikian pula dengan cawagubnya juga banyak dari kalangan politikus seperti Bupati Banyuwangi Azwar Anas, Ketua PDIP Jatim Kusnadi dan Bupati Ngawi Budi 'Kanang' Sulistyono. "Dari kalangan profesional belum ada yang muncul, padahal persoalan Jatim ke depan adalah bagaimana mempertahankan pertumbuhan ekonomi Jatim tetap pada tracknya," ujarnya.

Oki melihat sosok Hadi Pras yang selama ini berdiam diri, sudah saatnya untuk tampil ke permukaan. Minimal ikut masuk dalam bursa cawagub Jatim yang bisa ditandemkan ke semua calon, seperti Gus Ipul, Khofifah atau Risma.

"Para calon semua populer, namun mereka  perlu didampingi tokoh profesional sehingga ada yang mengelola pemerintahan dari dua sisi, yakni kepopuleran dan profesional," tuturnya.

Jatim secara ekonomi memang sudah bagus, namun sejak ekonomi Indonesia tidak stabil, Jatim juga terimbas. Apalagi pengangguran usia produktif juga menumpuk. Dia menjelaskan, Indonesia dan Jatim mendapat berkah bonus demografi  pada periode 2018-2030-an yg ditandai dengan melimpah ruahnya jumlah penduduk angkatan kerja produktif.

"Ini bisa jadi berkah, tapi bisa jadi musibah bila angkatan kerja produktif yang berlimpah hingga jutaan orang tidak bisa diserap oleh perkembangan ekonomi yang memadai. Khususnya dalam hal penyediaan lapangan dan kesempatan kerja. Sektor maritim kelautan dan agraris menjadi sektor yang bagus untuk bisa mengatasi berbagai persoalan," katanya.

Bila dampak bonus demografi tidak terkelola dengan baik dan tepat, ini bisa jadi efek domino yg mengerikan, bisa meledak angka pengangguran dan kesenjangan ekonomi sosial yang melebar. Juga, kemiskinan bisa makin dalam dan parah.

Perekonomian sekarang ini berat dan masih makin berat dalam lima tahun mendatang. Beberapa indikator ekonomi menunjukkan penurunan. "Sektor retail menurun, industri menurun, bahkan sektor properti menurun hingga 60 persen. Bisa dibayangkan betapa tantangan 2018 dan ke depannya sangat berat. Tidak cukup hanya dengan pendekatan sosial, tetapi juga ekonomi yang tajam dan solutif," tukasnya.

Konsep-konsep pembangunan di pemprov Jatim juga sebagian besar buah pemikiran Hadi Prast. Bila ini dituangkan dan dijabarkan saat dia masuk dalam bursa cawagub nanti, hasilnya akan maksimal. Apalagi sekarang sejumlah parpol masih membuka peluang untuk mendaftar, seperti Partai Demokrat, Partai Golkar, Partai Gerindra dan Partai NasDem.

"Para tokoh elit partai harus melihat dan mempertimbangkan ini. Bukan sekadar menang kalah dalam pilkada, bukan soal bagi bagi kekuasaan tetapi benar benar soal beban berat masyarakat sosial maupun ekonomi. Bila partai politik ingin diangap partai yang membela rakyat, maka gabungan antara politikus dan profesional sangat dibutuhkan," pungkasnya.(rofik)

Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni