Skip to main content

DPP PDIP Buka Pintu Untuk Khofifah Daftar Cagub Lewat PDIP

SURABAYA (Mediabidik) - Khofifah tampaknya tidak perlu pusing daftar ke DPD PDIP Jatim jika ingin maju sebagai cagub dari PDIP Jatim. Khofifah yang saat ini menjadi Menteri Sosial ini, cukup datang ke DPP. Istimewanya, bisa datang kapan saja. 

"Pintu DPP kan terbuka tiap hari, jadi Bu Khofifah bisa kapan saja datang dan mendaftar sebagai cagub di PDIP. Kalau di DPD (PDIP Jatim) sudah kami tutup," demikian diungkap oleh Sekretaris DPD PDIP Jatim Sri Untari.

Sri Untari mengatakan untuk proses penjaringan di Jatim sudah selesai, dan saat ini sedang melakukan verifikasi kelengkapan administrasi para cagub dan cawagub.

"Terutama untuk ijazah,  tapi saya lihat semua tidak ada masalah. Sebab rata rata sudah pernah menjabat berkali-kali dan tidak pernah bermasalah. Gus Ipul, Pak Anas, Pak Kanang, Pak Kusnadi, Pak Handoyo, semua sedang menjabat sebagai kepala pemerintahan atau anggota dewan kan," ungkap Untari usai paripurna, senin (10/7).

Terkait nama Khofifah, saat ditanya seputar peluangnya untuk direkomendasikan oleh DPP, Untari mengaku bisa saja. Namun Untari juga mengingatkan bahwa PDIP Jatim sudah bersepakat dengan PKB untuk maju bareng di Pilgub Jatim 2018.

Bahkan tambah Untari sekjen DPP PDIP menegaskan merasa nyaman jika berkoalisi dengan PKB. Meski begitu, ungkap politisi perempuan asli Malang ini semuanya masih serba mungkin. Meski Gus Ipul sudah mendaftar lewat PDIP, bisa saja DPP punya pikiran lain.(rofik)

Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni