Ketua JJPR Minta Penyandang Disabilitas Diberikan Hak Otonom

SURABAYA (Mediabidik) - Dalam menghadapi Pilkada 2018 mendatang, para penyandang disabilitas minta agar penyelenggara pemilu tidak diskriminasi. Pasalnya, selama ini para disabilitas khususnya tuna netra selalu ditawari pendamping untuk ikut mencoblos. Padahal, dalam demokrasi seharusnya ada kebebasan bagi siapa saja untuk memilih seseorang.

        

Ketua Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR),  Tolhas Damanik menegaskan disabilitas tidak menuntut untuk dikhususkan dalam pelaksanaan pemilu. Tapi bagaimana mereka bisa mendapatkan akses sehingga tidak ada diskriminasi. Pasalnya hak otonom atau kebebasan selalu melekat dalam sebuah pemilu dalam memilih seseorang.

      

''Syukur saat ini bagi mereka penyandang disabilitas khususnya tuna netra telah disiapkan alat bantu yang ditempelkan ke kertas coblosan. Dengan begitu mereka tidak perlu lagi ditemani pemandu yang jelas menghambat hak otonomi mereka dalam memilih seseorang,''tegas Tolhas didepan wartawan, Rabu (19/7).

       

Hal senada juga diungkapkan Ika Wawan, salah satu penyandang disabilitas pada pendengaran alias tuna rungu. Selama ini tidak ada pendamping bagi mereka yang saat mau mencoblos di TPS. Karenanya saat panitia KPPS memanggil namanya, diapun tidak mendengarnya. Akibatnya, diapun harus menunggu lama untuk masuk bilik di TPS.

      

''Saya sering pulang tidak jadi mencoblos, karena saya tidak mendengar nama saya dipanggil. Karenanya, seharusnya para penyelenggara mendahulukan bagi penyandang disabilitas untuk mendapatkan akses yang mudah saat di TPS,''tegas ayah tiga putra ini dengan nada penuh semangat.

       

Sementara itu, Komisioner KPU Jatim, Choirul Anam menegaskan sebenarnya KPU Jatim sudah memerintahkan kepada KPU Kab/kota untuk  memetakkan daerah-daerah yang disana ada penyandang disabilitas. Dengan begitu para penyelenggara akan mudah menyediakan tempat untuk mereka sehingga mereka dapat ikut pesta demokrasi.

       

''Kami sudah memerintahkan KPU Kab/kota se- Jatim untuk memetakkan di wilayah mana ada penyandang disabilitas. Hal ini semata-mata untuk mempermudah penyelengara termasuk kaum disabilitas dalam ikut pesta demokrasi. Bahkan kami akan merekrut para disabilitas dalam membantu atau jadi pendamping kerja KPU,''pungkasnya. (rofik)