Skip to main content

Ketua JJPR Minta Penyandang Disabilitas Diberikan Hak Otonom

SURABAYA (Mediabidik) - Dalam menghadapi Pilkada 2018 mendatang, para penyandang disabilitas minta agar penyelenggara pemilu tidak diskriminasi. Pasalnya, selama ini para disabilitas khususnya tuna netra selalu ditawari pendamping untuk ikut mencoblos. Padahal, dalam demokrasi seharusnya ada kebebasan bagi siapa saja untuk memilih seseorang.
        
Ketua Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR),  Tolhas Damanik menegaskan disabilitas tidak menuntut untuk dikhususkan dalam pelaksanaan pemilu. Tapi bagaimana mereka bisa mendapatkan akses sehingga tidak ada diskriminasi. Pasalnya hak otonom atau kebebasan selalu melekat dalam sebuah pemilu dalam memilih seseorang.
      
''Syukur saat ini bagi mereka penyandang disabilitas khususnya tuna netra telah disiapkan alat bantu yang ditempelkan ke kertas coblosan. Dengan begitu mereka tidak perlu lagi ditemani pemandu yang jelas menghambat hak otonomi mereka dalam memilih seseorang,''tegas Tolhas didepan wartawan, Rabu (19/7).
       
Hal senada juga diungkapkan Ika Wawan, salah satu penyandang disabilitas pada pendengaran alias tuna rungu. Selama ini tidak ada pendamping bagi mereka yang saat mau mencoblos di TPS. Karenanya saat panitia KPPS memanggil namanya, diapun tidak mendengarnya. Akibatnya, diapun harus menunggu lama untuk masuk bilik di TPS.
      
''Saya sering pulang tidak jadi mencoblos, karena saya tidak mendengar nama saya dipanggil. Karenanya, seharusnya para penyelenggara mendahulukan bagi penyandang disabilitas untuk mendapatkan akses yang mudah saat di TPS,''tegas ayah tiga putra ini dengan nada penuh semangat.
       
Sementara itu, Komisioner KPU Jatim, Choirul Anam menegaskan sebenarnya KPU Jatim sudah memerintahkan kepada KPU Kab/kota untuk  memetakkan daerah-daerah yang disana ada penyandang disabilitas. Dengan begitu para penyelenggara akan mudah menyediakan tempat untuk mereka sehingga mereka dapat ikut pesta demokrasi.
       
''Kami sudah memerintahkan KPU Kab/kota se- Jatim untuk memetakkan di wilayah mana ada penyandang disabilitas. Hal ini semata-mata untuk mempermudah penyelengara termasuk kaum disabilitas dalam ikut pesta demokrasi. Bahkan kami akan merekrut para disabilitas dalam membantu atau jadi pendamping kerja KPU,''pungkasnya. (rofik)

Labels:

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt
214 comments
Read more

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63
77 comments
Read more

40 Saksi Masuk Dalam Daftar Jaksa, Salah Satunya Anak Risma

SURABAYA (Mediabidik) - Sebanyak hampir 40 orang masuk dalam daftar saksi perkara amblesnya jalan Raya Gubeng, Kota Surabaya, Jawa Timur. Salah satu di antaranya ialah putra dari Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini alias Risma, Fuad Benardi. Jaksa Penuntut Umum tak menyebut dalam kapasitas sebagai apa Fuad insiden Gubeng ambles itu.  Para saksi itu tercantum dalam dua berkas terpisah. Berkas pertama terdiri dari tiga terdakwa dari PT Nusa Konstruksi Enjiniring (NKE) dan berkas kedua juga terdiri dari tiga terdakwa dari pihak pemilik proyek, PT Saputra Karya. "Yang (berkas terdakwa) NKE hampir 40 (saksi)," kata jaksa Rahmat Hari Basuki.  Para saksi itu kebanyakan dari pihak swasta yang digandeng PT Saputra Karya dalam pengerjaan proyek Gubeng Mixed Used Development, gedung pengembangan dari Rumah Sakit Siloam. Ada juga saksi dari pihak Pemerintah Kota Surabaya berkaitan dengan penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan atau IMB.  Sayang, Rahmat ogah menyebutkan nama
Post a Comment
Read more